Malang (beritajatim.com) – Pro kontra rencana pembangunan Alun-alun Kepanjen terus mengemuka. Keberadaan alun-alun dari sekitar Pendopo Kabupaten Malang di Kepanjen berubah di sisi selatan Stadion Kanjuruhan.
Partai Gerindra meminta titik lokasi Alun-alun Kepanjen di sekitar Stadion Kanjuruhan agar dikaji ulang. Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir angkat bicara.
“Secara prinsip partainya menghormati bilamana ada beda pandangan soal pembangunan Alun-alun Kepanjen. Tidak apa-apa, jika benar ada salah satu Ketua DPC Partai yang belum sejalan dengan Sikap dan pandangan politik Fraksi PDI Perjuangan terkait perpindahan lokasi bakal alun-alun tentu kami hormati,” tegas Adeng, sapaan akrab Abdul Qodir, Selasa (26/5/2026).
Adeng bilang, demokrasi tidak dibangun dari suara yang seragam, tapi dari perbedaan cara pandang yang dipertemukan lewat akal sehat dan kepentingan rakyat.
“Jadi kalau ada yang mendukung, ada yang menolak, itu biasa saja. Politik bukan lomba paduan suara yang semua nadanya harus sama. Kadang ada yang tenor, ada yang bass, bahkan ada yang masih sibuk nyetel mic,” ungkapnya.
Adeng mengaku Fraksi PDI Perjuangan memilih santai dalam menyikapi perbedaan sikap yang timbul terhadap wacana perubahan lokasi Alun-alun ini. Sebab politik pada dasarnya, hanyalah ruang dialektika.
“Ibarat dalam keluarga, ketika orang tua mengambil kebijakan demi menyelamatkan keuangan rumah tangga sekaligus menata masa depan keluarga, respons anak-anak pasti berbeda beda,” tuturnya.
Adeng mengibaratkan, perbedaan pandangan mencerminkan sisi kedewasaan dalam berpolitik. Di satu sisi, ada yang berpikir untuk kepentingan jangka panjang, namun di sisi lainnya hanya sebatas menuruti perasaan egoisme sesaat.
“Ada anak yang sudah dewasa cara berpikirnya. Ia akan melihat substansi kebijakan, menghitung manfaat jangka panjang, memahami efisiensi, membaca aspek strategis, lalu berkata: ‘Ya sudah, ini memang keputusan terbaik demi keluarga’, tapi kadang ada anak bungsu, dia akan cenderung labil dan kolokan, sedikit-sedikit protes, sedikit sedikit manyun. Kadang bukan karena kebijakannya salah, tapi karena ada kepentingan kecil yang takut kehilangan tempat bermainnya,” demikian Adeng menganalogi.
Ia menjelaskan, dinamika yang mencuat dalam politik merupakan hal biasa. Bahkan kadang protes bukan soal substansi, melainkan bagian dari menaikkan nilai tawar.
“Bahasa sederhananya kalau belum dapat mainan baru, ya belum mau diam,” tuturnya.
Sebagai partai yang lebih dulu melahirkan wacana dan mendukung penuh langkah strategis penataan wilayah kota Kepanjen, sambung Adeng, sikap berbeda tersebut justru menjadi tantangan komunikasi politik.
“Tugas anak tertua dalam keluarga bukan membentak adiknya, tapi memastikan seluruh anggota keluarga akhirnya memahami bahwa keputusan orang tua dibuat demi keselamatan rumah bersama,” kata Adeng mengibaratkan. kata
Adeng yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang itu menambahkan, ibarat dalam satu keluarga, orang tua itu biasanya hafal karakter anak-anaknya. Ada yang cukup dijelaskan langsung mengerti. Ada yang perlu dipeluk dulu. Ada yang perlu dikasih permen. Bahkan ada yang harus dibelikan mainan baru supaya berhenti ngambek.
Dijelaskan Adeng, bagi PDI Perjuangan, alun-alun ke depan bukan sekadar taman dengan rumput dan lampu hias. Tempat itu harus menjadi pusat peradaban baru Kabupaten Malang. Menjadi smart center rakyat, ruang interaksi publik modern, arena belajar luar ruangan bagi anak muda, ruang tumbuh UMKM, ruang ekspresi seni budaya, sekaligus simpul yang mampu mengurai kemacetan dan penumpukan massa ketika agenda besar digelar di kawasan stadion.
“Jadi kalau hari ini masih ada yang sibuk memperdebatkan titik koordinatnya, kami memilih fokus memikirkan masa depannya. Sebab sejarah pembangunan biasanya memang selalu begitu. Yang berpikir jauh ke depan sering dituduh terlalu cepat, sementara yang tertinggal biasanya baru paham ketika bangunannya sudah jadi,” Adeng mengakhiri. (yog/but)
