Sidoarjo (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Sidoarjo menekankan pentingnya melibatkan semua pihak dan penetapan program prioritas berbasis potensi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih menanggapi nota penjelasan Bupati Sidoarjo dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD dalam sidang Paripurna I DPRD Sidoarjo.
“Prinsipnya, karena ini merupakan perencanaan lima tahunan, maka semua stakeholder harus dilibatkan. Tidak hanya eksekutif dan legislatif, kami di pansus juga akan mendorong agar masukan dari akademisi, media, LSM, hingga pegiat pembangunan lainnya juga didengar,” ujar H. Abdillah Nasih saat ditemui di Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (27/5/2025).
Menurutnya RPJMD harus mampu menjawab sejumlah pekerjaan rumah yang belum tuntas di periode sebelumnya. Ia menyoroti isu penanganan banjir, pengelolaan sampah, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan sektor UMKM sebagai program prioritas yang perlu dituliskan secara tegas dalam dokumen RPJMD.
“Misalnya penanganan banjir, harus dijelaskan secara konkret agar lima tahun ke depan Sidoarjo bisa bebas dari banjir. Masalah sampah juga harus ditargetkan dengan konsep zero waste yang jelas. Sampai hari ini konsepnya masih tumpang tindih,” tegasnya.
Politisi PKB itu juga menyebut perlunya indikator tahunan dalam RPJMD yang bisa digunakan untuk mengukur pencapaian secara berkala. “Target harus berbasis capaian hari ini dan potensi yang dimiliki. Tidak bisa asal pasang target tanpa fakta,” tukasnyq.
Terkait target yang disampaikan oleh Bupati Subandi dalam nota penjelasan, dinilainya masih perlu pendalaman lebih lanjut dalam pembahasan di Pansus. “Kalau ternyata target-target itu masih terlalu rendah dan tidak sesuai dengan potensi daerah, maka kenapa tidak dinaikkan? Nanti di Pansus pasti akan berkembang,” ucap pria yang akrap disapa Cak Nasih tersebut.
Khusus isu banjir, Cak Nasih menilai bahwa RPJMD periode sebelumnya (2019–2024) belum memuat rencana yang komprehensif. Untuk itu, pihaknya mendorong agar RPJMD kali ini menyertakan master plan penanganan banjir dari hulu ke hilir secara permanen dan insidental.
“Contoh kecilnya, harus ada master plan banjir. Dari mulai hulu sampai hilir, baik penanganan permanen maupun insidental. Apakah lewat pompa, embung, atau relokasi. Ini harus jelas, karena Sidoarjo dilalui tiga sungai besar: Sungai Buntung, Sungai Sidokare, dan Sungai Porong,” jelasnya.
Diharapkan melalui RPJMD yang komprehensif dan berbasis data serta partisipatif, Sidoarjo bisa lebih siap menghadapi tantangan pembangunan dalam lima tahun mendatang.
Sementara, Bupati Sidoarjo H. Subandi, dalam pidatonya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD dalam sidang Paripurna I DPRD Sidoarjo menyampaikan bahwa penyusunan dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“RPJMD ini disusun secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Bupati Subandi dalam nota penjelasan Raperda RPJMD 2025-2029, Senin (26/5/2025).
Dalam dokumen RPJMD 2025–2029, visi-misi kabupaten Sidoarjo yaitu Menata Desa, Membangun Kota Menuju Sidoarjo Menjadi Metropolitan Eksklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Visi ini dijabarkan ke dalam lima misi strategis, delapan tujuan, 16 sasaran, 10 indikator tujuan, 27 indikator sasaran, lima strategi pembangunan, serta 14 program unggulan.
H. Subandi menjelaskan, tahapan penyusunan RPJMD telah dilakukan sejak pertengahan 2024, mulai dari penyusunan teknokratik forum konsultasi publik, hingga pelaksanaan Musrenbang RPJMD pada 30 April 2025.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, bahwa ada berbagai indikator kinerja yang disampaikan sebagai tolok ukur keberhasilan RPJMD ini, diantaranya:
1. Pertumbuhan Ekonomi untuk mengukur kenaikan standar pendapatan dan tingkat output produksi yg dihasilkan secara kualitatif, yang mana ditargetkan mencapai 6,0% pada 2025 dan mengalami peningkatan menjadi 6,22% pada tahun 2029.
2. Indeks Birokrasi pemerintah daerah untuk mengukur peningkatan kapasitas dan aktualitas, organisasi serta pemerintahan yangbersih bebas dari KKN, menargetkan 86,7% di tahun awal dan 86,52% pada akhir periode.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka: ditarget turun dari 6,14–6,34% pada 2025 menjadi 5,64% pada 2029.
4. Presentasi Angka Kemiskinan untuk mengetahui jumlah penduduk yg tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dari sisi ekonomi kebutuhan dasar, makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran dengan target mengalami penurunan dari 4,5%–4,12% pada 2025 menjadi 3,12% pada 2029.
5. Indeks infrastruktur untuk mengukur tingkat daya saing antar kabupaten berdasarkan nilai variabel infrastruktur dg target 0,58 persen di tahun 2025. Dan target akhir tahun 2029 mencapai 0,88 persen.
6. Indeks kualitas lingkungan hidup untuk memberikan gambaran atau indeks awal yg memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu dengan target tahun 2025, adalah 6,08 point. Target akhir tahun 2029 menjadi 6,48 point.
7. Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur keberhasilan dlm upaya membangun kualitas hidup manusia, penduduk masyarakat yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat. Pengetahuan dan standar hidup layak dengan target peningkatan tahun 2025 yakni 82,68 point menjadi 83,8 poin di tahun 2029.
8. Indeks Kesalehan Sosial untuk mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat melalui pembangunan kreator, masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial dan Budi pekerti luhur dengan target dari 87,35 menjadi 87,4 poin.
“Indikator-indikator ini kami susun dengan mempertimbangkan potensi Sidoarjo, arah kebijakan nasional, dan provinsi,” urai bupati.
Selain itu, masih menurut H. Subandi, ada beberapa strategi utama untuk mewujudkan visi tersebut yakni mulai dari tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi ekonomi, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pendekatan pembangunan berbasis manusia, dan penguatan nilai-nilai agama, budaya, serta demokrasi.
Bupati Subandi pun berharap seluruh pihak dapat memberikan masukan yang konstruktif agar rancangan ini dapat disepakati bersama sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. “Kami berkomitmen untuk terus mengawal penyusunan RPJMD ini secara inklusif dan bertanggung jawab,” paparnya. (adv/isa)
