Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak mahasiswa Surabaya untuk kembali ke Pancasila dan UUD 1945 asli sebagai solusi atas berbagai persoalan bangsa. Ia menilai, perubahan konstitusi pasca-reformasi telah membuka pintu bagi kapitalisme global yang membuat Indonesia semakin kehilangan kedaulatan.
Hal ini disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara utama dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertema “Kembali ke UUD 1945 untuk Menjaga Keutuhan NKRI” di Surabaya, Kamis (27/2/2025).
Acara ini dihadiri oleh Presiden BEM dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, termasuk Unair, Unesa, UWKS, UHT, Unitomo, UIN Sunan Ampel, dan Ubhara, serta Sapma Pemuda Pancasila Surabaya. Plt. Ketua Umum Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, dan Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jatim, M. Agus Diah Muslim, juga turut hadir sebagai narasumber.
LaNyalla menyoroti bagaimana liberalisasi ekonomi dan politik pasca-reformasi telah membuat Indonesia semakin bergantung pada pasar bebas dan investasi asing.
“Reformasi mengubah UUD 1945 hingga 95 persen, menghilangkan prinsip demokrasi Pancasila dan menggantikannya dengan sistem politik dan ekonomi yang dikendalikan oligarki,” tegasnya.
Menurutnya, sejak reformasi, segilintir orang menguasai 80 persen kekayaan Indonesia, sementara utang negara terus membengkak tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
“Indonesia yang kaya sumber daya alam justru semakin terperosok dalam cengkeraman kapitalisme. Hasil alam diangkut keluar, lalu produk jadi mereka jual kembali ke kita. Sementara rakyat semakin bergantung pada bansos dan subsidi,” tandasnya.
LaNyalla mengingatkan bahwa pendiri bangsa, seperti Soekarno dan Hatta, sejak awal menolak liberalisme karena menyadari bahayanya bagi kedaulatan Indonesia.
“Kembali ke Pancasila bukan berarti kembali ke Orde Baru. Justru Orde Baru yang mulai membuka pintu bagi kapitalisme global. Kita harus kembali ke UUD 1945 asli, memperbaikinya agar tidak lagi menyimpang dari nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, LaNyalla juga mengkritisi program makan bergizi gratis yang dinilai belum efektif dalam pelaksanaannya. Ia bahkan lebih mendukung pendidikan gratis dibandingkan makan gratis, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
“MPR RI harus dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara, dihuni oleh para hikmat yang mewakili seluruh elemen bangsa, bukan hanya partai politik yang berkoalisi dengan Presiden terpilih,” tutupnya. [beq]
