Dari perspektif syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024, tiga partai yakni PKB, PDIP, dan NasDem, telah memenuhi syarat untuk mengajukan figur cagub dan cawagub. Sampai sekarang, siapa figur yang didukung ketiga partai itu masih samar. Belum jelas.
Merujuk hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024, PKB mengantongi 27 kursi DPRD Jatim, PDIP dengan 21 kursi, dan Partai NasDem dengan 9 kursi. Total kursi yang diraih ketiga partai ini mencapai 57 kursi. Jumlah tersebut jauh melampaui batas minimal kursi yang digariskan regulasi terkait pengajuan cagub dan cawagub: 24 kursi. Total kursi DPRD Jatim sebanyak 120 kursi.
Mengapa partai-partai di atas terlihat kesulitan menentukan figur cagub dan cawagub yang bakal mereka usung? Ada banyak pendapat menjawab pertanyaan di atas. Pertama, duet petahana: Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, merupakan pasangan kuat, tidak mudah dikalahkan dan dipatahkan. Hal itu setidaknya merujuk pada sejumlah hasil survei. Di mana duet Khofifah dan Emil selalu unggul dibandingkan konfigurasi duet cagub dan cawagub Jatim lainnya.
Sistem pemilihan langsung menempatkan faktor elektabilitas calon menjadi faktor teramat penting dipertimbangkan dan dikalkulasi. Mekanisme pemilihan kepala daerah dengan model one man one vote and one value menempatkan siapa pun voters yang namanya terdaftar di daftar pemilih tetap memiliki akses dan nilai politik sama.
Kedua, petahana tak sekadar memiliki jam terbang praksis di ranah pemerintahan Pemprov Jatim selalu 5 tahun terakhir, tapi sekaligus mempunyai basis pendukung tradisional yang loyal. Khofifah menjabat Ketua Umum PP Muslimat NU, sedang Emil Dardak adalah Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Loyalitas dukungan politik kaum Muslimat NU terbukti sejak Pilgub Jatim 2008, 2013, dan 2018. Sempat mengalami dua kali kekalahan di Pilgub Jatim 2008 dan 2013, secara faktual, massa Muslimat NU tetap istiqomah mendukung Khofifah di Pilgub Jatim 2018.
Terlebih di Pilgub Jatim 2024, di mana Muslimat NU telah merasakan ‘berkah’ kepemimpinan Khofifah selama 5 tahun terakhir ini. Bisa dipastikan loyalitas politik massa Muslimat NU atas kepemimpinan Khofifah di Muslimat NU maupun Gubernur Jatim makin mengental, mengkristal, dan kuat.
Ketiga, Pilgub Jatim merupakan agenda kontestasi politik yang sangat dipengaruhi dinamika politik nasional. Relasi keduanya bersifat timbal balik. Mengingat jumlah voter yang besar: lebih dari 32 juta pemilih dan kontribusi strategis Jatim pada kekuatan ekonomi, sosial, dan keamanan secara nasional.
Duet Khofifah dan Emil Dardak disokong partai-partai yang baru saja memenangkan Pilpres 2024, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Dukungan politik ini berpengaruh langsung maupun tak langsung pada aspek pemenuhan syarat pencalonan sesuai regulasi positif yang berlaku, kapasitas logistik politik-keuangan kandidat, kepercayaan diri kandidat, sokongan jejaring politik dan sosial, dan aspek lainnya. Perkembangan dan dinamika politik mutakhir menguntungkan duet Khofifah dan Emil Dardak vis a vis kompetitornya di Pilgub Jatim 2024 ini.
Ketiga aspek keunggulan kandidat Khofifah dan Emil Dardak, selain masih ada sejumlah poin keunggulan lainnya, tentu telah diketahui dan di-mapping kompetitornya. Realitas tersebut mengakibatkan sempitnya ruang bagi elite PDIP dan PKB dalam mengambil keputusan terkait dengan figur yang diusung di Pilgub Jatim 2024.
Di internal PKB ada sejumlah nama yang digadang-gadang tampil di Pilgub Jatim 2024, seperti Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar dan mantan Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar. Di PDIP nama-nama yang santer diberitakan berpeluang running Pilgub Jatim adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dan salah satu elite PDIP Jatim Budi ‘Kanang’ Sulistyanto, mantan Bupati Ngawi dua periode.
Belum ada ketegasan dan keputusan final kira-kira koalisi PKB dan PDIP ini bakal mengusung siapa sebagai cagub dan cawagub. Ekspektasi politik untuk bisa memenangkan Pilgub Jatim 2024 sangat berat dan peluangnya tak besar.
Melakoni kontestasi politik berskala besar, seperti Pilgub Jatim, membutuhkan logistik tak kecil. Urusan saksi saja kebutuhannya bisa menyentuh angka Rp70 miliar. Belum termasuk alokasi anggaran lain, seperti dana konsolidasi internal, biaya kampanye dan sosialisasi di media massa dan media sosial, dana mobilitas calon dan tim pemenangan, pengadaan alat peraga, dan lainnya.
Terjun dalam pertarungan politik berskala besar, seperti Pilgub Jatim, dengan peluang tipis untuk bisa merebut kemenangan tentu bukan pilihan yang diharapkan elite politik manapun. Terkecuali kontestasi politik tersebut dimaknai lain, seperti untuk menggerakkan dan menyolidkan mesin partai, menjaga marwah dan pride politik kepemimpinan partai, dan aspek lainnya.
Pilgub Jatim 2024 membuka ruang politik tak mudah bagi elite PKB dan PDIP dalam mengambil keputusan. Terutama keputusan yang terkait dengan figur yang diusung sebagai cagub dan cawagub Jatim. Saya berpandangan bukan sekadar elite partai pengusung yang sulit mengambil keputusan soal ini. Tak menutup kemungkinan figur elite yang dijagokan dan namanya digadang-gadang juga tak gampang memutuskan masuk atau tak masuk bursa Pilgub Jatim 2024.
Ainur Rohim,
Penanggung Jawab beritajatim.com
