Pemilihan Umum (Pemilu) 1971, pesta demokrasi rakyat pertama era Orde Baru, merupakan antitesa Pemilu 1955, Pemilu pertama sejak Indonesia merdeka dan berlangsung ketika Indonesia diperintah Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi.
Pemilu 1955 terkenal demokratis, bersifat partisipatoris, dan menempatkan rezim kekuasaan berposisi netral. Pemilu 1971 belepotan cawe-cawe kekuasaan.
Bagi sebagian kalangan elite, terutama barisan intelektual, intervensi kekuasaan yang kasatmata dan telanjang di Pemilu 1971 mengundang protes keras. Barisan intelektual dan aktivis ini lantas membentuk barisan apa yang kemudian terkenal dengan sebutan Golongan Putih (Golput).
Sejumlah tokoh dan aktivis muda yang mengilhami dan sebagai promotor gerakan Golput antara lain: Arief Budiman, Imam Waluyo, Husin Umar, Adnan Buyung Nasution, Julius Usman, dan lainnya.
Golput lahir dan memperoleh respon cukup besar dari publik, terutama dari kalangan terdidik perkotaan dan aktivis intelektual kampus, karena dipandang sebagai bentuk protes dari kelompok pemuda dan mahasiswa atas pelaksanaan Pemilu 5 Juli 1971, Pemilu pertama era rezim Orde Baru Soeharto dan tidak tersedianya pilihan yang sesuai dengan selera politik kaum kritis perkotaan pada Pemilu 1971.
Bagi kalangan muda kritis dan aktivis kampus, tidak ada satu pun tokoh dan partai politik yang bisa menampung dan memperjuangkan aspirasi mereka. Pemilu 1971 diikuti sebanyak 10 partai. Jauh lebih sedikit dibanding Pemilu 1955 dengan peserta sebanyak 172 partai.
Ke-10 partai peserta Pemilu 1971 adalah: Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Sedang Golongan Karya (Golkar) yang menjadi pemenang Pemilu 1971 tidak digolongkan ke dalam partai. Aneh tapi nyata.
Ajakan dan ‘kampanye’ perdana untuk Golput pertama kali dilakukan di Gedung Balai Budaya Jakarta. “Tidak Memilih Hak Saudara, Tolak Paksaan dari Manapun, Golongan Putih Penonton yang Baik.” Itulah beberapa isi pesan kampanye Golput di Jakarta.
Bukan sekadar tak mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) saat Pemilu, aktivis Golput juga mengajak masyarakat mencoblos di luar gambar partai atau di bidang putih supaya surat suara tidak sah.
Golput menjadi gerakan yang populer di sepanjang Pemilu Orde Baru. Golput seperti layaknya kekuatan oposisi politik di luar struktur kekuasaan formal.
Penggerak Golput sebagian kalangan muda dengan kesadaran politik tinggi, aktivis kampus, kaum intelektual terdidik perkotaan, dan segmen sosial lain yang punya kesadaran politik tinggi yang ingin mengoreksi policy dan karakter politik rezim Orba.
Dalam perkembangannya, Golput terbagi menjadi dua macam. Pertama, Golput akibat persoalan teknis: Orang memilih tidak menggunakan hak pilihnya, karena tak bisa hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) karena sesuatu hal saat hari pencoblosan. Golput kategori ini adalah kalangan yang apatis dalam urusan politik.
Alasan kedua, masyarakat memilih Golput adalah kalangan yang melakukan dengan kesadaran karena pemilih menilai tidak ada kandidat yang pantas untuk diberi mandat. Jenis Golput ini sebagai bentuk protes terhadap pilihan kandidat yang terbatas dan dinilai tak memenuhi aspirasi.
Sekalipun menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024 gema Golput tak sekencang dan sekeras di sepanjang Pemilu era Orde Baru, hal itu terjadi karena sekarang ruang kemerdekaan dan otonomi politik warga/pemilih makin lebar.
Di samping itu, jumlah partai dan kandidat pemimpin (Presiden/Wapres dan Caleg) juga lebih banyak. Meski penggunaan partisipasi dan pilihan politik itu kadangkala digerakkan karena faktor pragmatis bersifat jangka pendek, seperti money politics, intimidasi politik, mobilisasi politik, dan lainnya.
Kalau kita pakai data hasil Pemilu yang pernah digelar di Indonesia sejak era Orde Lama Soekarno, Orde Baru Soeharto, dan Orde Reformasi, maka tingkat partisipasi politik warga memberikan hak suaranya di Pemilu paling tinggi adalah di Pemilu era Orde Baru.
Partisipasi politik tinggi ini seringkali dimaknai sebagai mobilisasi politik. Sepanjang Pemilu era Orde Reformasi, tingkat pastisipasi politik tertinggi pada Pemilu 1999 dengan 92,6 persen. Setelah itu, partisipasi politik warga tak pernah menyentuh angka 90 persen.
Persentase partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu, mulai masa Orde Lama tahun 1955, Orde Baru tahun 1971 hingga 1997, dan era Reformasi dari 1999 sampai 2014 sebagai berikut:
1. Pemilu 1955 punya tingkat partisipasi pemilih 91,4 persen (Golput 8,6 persen)
2. Pemilu 1971 punya tingkat partisipasi pemilih 96,6 persen (Golput 3,4 persen)
3. Pemilu 1977 punya tingkat partisipasi pemilih 96,5 persen (Golput 3,5 persen)
4. Pemilu 1982 punya tingkat partisipasi pemilih 96,5 persen (golput 3,5 persen)
5. Pemilu 1987 punya tingkat partisipasi pemilih 96,4 persen (Golput 3,6 persen)
6. Pemilu 1992 punya tingkat partisipasi pemilih 95,1 persen (Golput 4,9 persen)
7. Pemilu 1997 punya tingkat partisipasi pemilih 93,6 persen (Golput 6,4 persen)
Selanjutnya, 8. Pemilu 1999 punya tingkat partisipasi pemilih 92,6 persen (Golput 7,3 persen)
9. Pileg 2004 punya tingkat partisipasi pemilih 84,1 persen (Golput 15,9 persen)
10. Pilpres I 2004 punya tingkat partisipasi pemilih 78,2 persen (Golput 21,8 persen)
11. Pilpres II 2004 punya tingkat partisipasi pemilih 76,6 persen (Golput 23,4 persen)
12. Pileg 2009 punya tingkat partisipasi pemilih 70,99 persen (Golput 29,01 persen)
13. Pilpres 2009 punya tingkat partisipasi pemillih 71,17 persen (Golput 28,83 persen)
14. Pileg 2014 punya tingkat partisipasi pemilih mencapai 75,11 persen (Golput 24,89 persen)
15. Pilpres 2014 punya tingkat partisipasi pemilih mencapai 69,58 persen (Golput 30,42 persen)
Tingginya angka Golput mengindikasikan banyak tafsir dalam perspektif politik. Satu di antaranya adalah angka Golput yang besar merupakan wujud lemahnya legitimasi politik partai, caleg terpilih, dan pemimpin nasional yang memenangkan kontestasi politik.
Selain itu, angka Golput tinggi mengindikasikan kesadaran politik pemilih yang makin tercerahkan di satu sisi, sedang di sisi lain pilihan politik yang tersedia dalam proses kandidasi kontestasi politik terbatas.
Atau dengan kata lain, pilihan politik yang disediakan partai tak selaras dan tak sesuai dengan ekspektasi politik dan selera pemilih cerdas. Kelompok pemilih ini merasa tak ada pilihan politik yang pas dan sesuai hati nurani mereka. Sehingga Golput menjadi pilihan.
Dalam demokrasi, pilihan memilih untuk tidak memilih mesti dihormati dan tak melanggar hukum. Selain karena tak ada pilihan, Pemilu 1971 yang diwarnai dengan mobilisasi politik birokrasi, ketidaknetralan militer dan polisi, intimidasi politik yang meluas di massa akar rumput, dan pengekangan media massa adalah faktor obyektif yang mendorong gerakan Golput.
Semua langkah dan policy politik bersifat ademokratis itu bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuatan politik Orde Baru Soeharto, dengan cara memenangkan Golkar lebih dari 50 persen suara. Golkar sejak Pemilu 1971 hingga 1997 merupakan kekuatan politik bersifat single majority vis a vis PPP dan PDI.
Golkar jadi salah satu penopang utama rezim Orba Soeharto selain militer dan birokrasi. Kekuatan masyarakat yang terepresentasi dalam ormas dan bentuk kelembagaan lain menjadi kelompok teralienasi secara politik di era Orba Soeharto.
Pengalaman empirik di banyak negara menunjukkan, sistem politik demokratis di satu negara bisa mati, menemui ajal, dan bangkrut bukan semata-mata karena kudeta militer, seperti yang terjadi di negara Myanmar. Tapi, tak jarang terjadi bahwa demokrasi itu mati akibat cawe-cawe penguasa berwatak otoritarian yang terpilih melalui Pemilu untuk mendegradasi Pemilu berintegritas di negara bersangkutan demi mempertahankan kekuasaan dan atau pengaruh kekuasaannya.
Dalam konteks ini, demokrasi bakal mati pelan-pelan dan kemudian berganti menjadi pseudo demokrasi atau bahkan otoritarian secara paripurna. Dalam kondisi demikian, Golput bisa berposisi jadi kekuatan yang menyalakan early warning system atas munculnya ancaman demokrasi di satu negara.[air/habis]
