Pasuruan (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru yang menunjukkan adanya tren penurunan pada sektor ketahanan pangan di wilayah perkotaan Pasuruan. Kondisi ini terlihat dari estimasi luas lahan produktif yang berhasil dipanen selama setahun terakhir hanya menyentuh angka 1.364 hektare.
Penyusutan luas panen tersebut berdampak langsung pada volume gabah yang dihasilkan oleh para petani lokal di tingkat daerah. Penurunan ini dipicu oleh berbagai dinamika pembangunan serta pergeseran masa tanam yang tidak sama dengan periode tahun-tahun sebelumnya.
“Luas panen padi 2025 mengalami penurunan sekitar 211 hektare atau 13,40 persen dibandingkan 2024,” ujar Kepala BPS Kota Pasuruan, Imam Sudarmadji.
Berdasarkan hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA), puncak produktivitas lahan justru bergeser ke bulan Mei dengan capaian panen seluas 293 hektare. Meski terjadi lonjakan pada bulan tersebut, akumulasi total tahunan tetap tidak mampu melampaui capaian produksi pada periode dua belas bulan sebelumnya.
Secara teknis, hasil panen dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) tercatat hanya terkumpul sebanyak 9.200 ton sepanjang tahun kemarin. Jika dikonversi menjadi Gabah Kering Giling (GKG), maka terdapat selisih penurunan yang cukup signifikan bagi stok pangan daerah.
“Produksi GKG Kota Pasuruan pada 2025 tercatat sebesar 7.652 ton, turun sekitar 1.014 ton dari sebelumnya,” jelas Imam lebih lanjut.
Data statistik ini diproyeksikan menjadi sinyal bagi pemangku kebijakan untuk segera melakukan evaluasi terhadap perlindungan lahan pertanian yang tersisa. Keberlanjutan ekosistem sawah di tengah pesatnya pembangunan kota menjadi tantangan utama yang harus dicarikan solusinya secara terpadu.
BPS berharap angka-angka ini dapat digunakan sebagai landasan kuat dalam merumuskan strategi penguatan pangan bagi masyarakat perkotaan di masa mendatang. Pengawasan terhadap potensi panen pada triwulan terakhir juga tetap dilakukan guna memastikan akurasi data produksi pangan nasional.
Data statistik ini menjadi instrumen krusial untuk memetakan kondisi agraria di tengah ekspansi pemukiman dan infrastruktur kota. “Data ini diharapkan bisa menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pertanian,” pungkas Imam Sudarmadji. [ada/beq]
