Ponorogo (beritajatim.com) — Kenaikan harga kedelai impor belakangan ini ternyata belum mampu mengangkat gairah petani Ponorogo untuk kembali menanam kedelai lokal. Di tengah kebutuhan bahan baku tahu dan tempe yang terus meningkat, komoditas kedelai justru makin tersisih karena kalah produktif dibanding padi dan jagung.
Akibatnya, luas lahan kedelai di Ponorogo kini tinggal tersisa 351 hektare. Angka itu merosot tajam dibanding beberapa tahun lalu yang sempat mencapai sekitar 30 ribu hektare.
“Lahan kedelai menyusut drastis, tahun 2025 lalu tercatat tinggal 351 hektare,” kata Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertahankan) Ponorogo, Tri Budi Widodo, Kamis (7/5/2026).
Tri Budi mengungkapkan bahwa penyusutan lahan kedelai mencapai 29.649 hektare dalam kurun sembilan tahun terakhir. Saat ini, budidaya kedelai hanya bertahan di empat wilayah, yakni Kecamatan Siman, Mlarak, Jetis, dan Sawoo. “Sekarang hanya di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Siman, Mlarak, Jetis dan Sawoo,” katanya.
Menurut Tri, petani kini lebih memilih menanam padi maupun jagung. Hal itu dikarenakan kedua komoditas tersebut dinilai lebih menjanjikan dari sisi hasil panen dan kepastian pasar. Selain itu, sarana dan prasarana pertanian di Ponorogo semakin baik.
“Dulu kedelai jadi pilihan setelah padi karena keterbatasan air. Sekarang irigasi mendukung, petani kembali tanam padi atau beralih ke jagung,” jelas Tri.
Dia menyebut persoalan utama kedelai berada pada rendahnya produktivitas. Dalam satu hektare lahan, tanaman kedelai rata-rata hanya menghasilkan sekitar 1,4 ton. Sedangkan padi maupun jagung mampu mencapai hingga 7 ton per hektare. Perbedaan hasil yang cukup jauh itu membuat petani enggan mengambil risiko menanam kedelai. “Jagung dan padi lebih pasti dari sisi pasar dan hasilnya lebih tinggi,” ungkapnya.
Padahal, dari sisi budidaya, kedelai tergolong tanaman yang cukup efisien. Kebutuhan air relatif rendah dengan masa tanam hanya sekitar 70 hingga 80 hari. Namun, keunggulan tersebut belum cukup untuk mengalahkan dominasi padi dan jagung yang dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi.
Pemerintah daerah sebenarnya telah mencoba memberikan stimulus melalui program bantuan budidaya kedelai. Hanya saja, penyalurannya belum optimal karena banyak kelompok tani tidak memenuhi syarat minimal luasan lahan 5 hektare. “Banyak kelompok tidak memenuhi syarat, sehingga bantuan tidak terserap maksimal,” pungkasnya. (end/kun)
