Jakarta (beritajatim.com) – Memasuki akhir tahun, terjadi kenaikan inflasi yang masih terjaga. Ini ditandai dengan tidak adanya lonjakan harga komoditas yang tidak terlalu tinggi.
Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah menyatakan kondisi ini menjadi bukti keefektifan koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Antisipasi Pemerintah terhadap inflasi dengan memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah dan berbagai lembaga berperan signifikan terhadap penjagaan inflasi Indonesia,” ujar Piter.
Inflasi yang terjadi, kata Piter, lebih banyak disebabkan faktor suplai dan distribusi. Berkat kerja sama TPIP, TPID, Pemerintah, dan Bank Indonesia, angka inflasi bisa dikendalikan melalui penjagaan suplai dan distribusi.
“Hasilnya adalah inflasi yang sejauh ini tidak melonjak tinggi meskipun harga BBM subsidi sempat dinaikkan,” kata dia.
Hal itu pula yang patut dilakukan saat ini jelang Nataru, yakni mengamankan stok dan distribusi. “Untuk mengantisipasi lonjakan inflasi selama Nataru, saya kira pemerintah bisa melakukan hal yang sama, meningkatkan koordinasi menjaga ketersediaan suplai dan distribusi,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan, penggunaan dana transfer daerah dalam mengatasi inflasi pangan boleh diarahkan ke pembangunan infrastruktur pertanian.
“Ada dana transfer daerah juga dana desa, tinggal difokuskan ke infrastruktur pertanian. Jangan buat gapura atau buat pembangunan yang tidak punya dampak langsung ke penurunan inflasi,” kata Bhima.
[berita-terkait number=”” tag=””]
Adapun beberapa jenis dana transfer daerah antara lain Dana Desa dan Dana Alokasi Umum. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah menggunakan dana dana tersebut untuk penanganan inflasi di daerah mereka.
“Pembangunan infrastruktur di tingkat daerah penting tapi difokuskan ke sarana prasarana pertanian contohnya irigasi, dan jalan untuk akses petani ke pasar,” ungkap Bhima.
Bhima menambahkan, koordinasi antar daerah harus berjalan baik sehingga tercapai tujuannya. “Pemda melalui BUMD bisa bekerjasama dengan daerah lain memastikan stok pangan lancar, misalnya ada daerah yang surplus pangan atau panen raya, bisa dibeli oleh BUMD di daerah lainnya. Dengan saling koordinasi dan menutup defisit stok maka inflasi daerah bisa terkendali,” jelas Bhima.
Selain itu, untuk memastikan petani tetap berproduksi, pemerintah daerah perlu bantu pastikan alokasi subsidi pupuk mencukupi sehingga biaya input pertanian bisa lebih rendah.
“Petani selama ini sangat sensitif soal stok pupuk subsidi, kalau pupuk mahal maka harga jual produk pertanian ikut naik,” tandas Bhima. [hen/beq]
