Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengkritik sistem penentuan kategori kemiskinan berbasis desil yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil masyarakat. Dia menyebut banyak warga justru kehilangan akses bantuan sosial akibat perubahan status data.
“Banyak warga yang sebelumnya berada di desil 1 atau 2 tiba-tiba melonjak ke desil 6. Dampaknya, mereka kehilangan akses bantuan, termasuk beasiswa dan bantuan sosial lainnya,” ujar Imam, Selasa (7/4/2026).
Persoalan ini mencuat dalam rapat dengar pendapat antara Komisi D DPRD Surabaya bersama BPS Kota Surabaya dan sejumlah OPD. DPRD menerima berbagai laporan terkait ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan.
“Kondisi ini menunjukkan ada celah dalam sistem pendataan yang harus segera diperbaiki,” katanya.
Imam menyampaikan bahwa mekanisme penentuan desil sering kali tidak sensitif terhadap realitas ekonomi warga. Dia mengibaratkan perubahan status desil seperti keputusan sepihak yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat.
“Penentuan desil ini seperti ketok palu yang langsung memutus nasib warga tanpa melihat kondisi sebenarnya di lapangan,” tegas dia.
Dia juga mengkritisi indikator yang digunakan dalam penghitungan desil. Variabel seperti kepemilikan kendaraan atau telepon dianggap tidak cukup merepresentasikan kondisi ekonomi tanpa mempertimbangkan beban pengeluaran.
“Harus ada keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Kalau hanya melihat pengeluaran, ini bisa menyesatkan,” ujarnya.
Temuan di lapangan menunjukkan masih adanya warga yang masuk kategori miskin namun belum menerima bantuan. Salah satunya terjadi di kawasan Moro Krembangan, di mana warga lanjut usia belum mendapatkan bantuan permakanan harian.
“Ini menunjukkan ada kesenjangan antara data dan implementasi kebijakan di lapangan,” katanya.
Imam meminta pemerintah kota lebih adaptif dalam merespons kondisi warga, terutama mereka yang belum terdata secara optimal. Dia juga mendorong adanya pemetaan ulang agar bantuan tetap bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Kebijakan harus adaptif. Jangan sampai warga yang jelas-jelas membutuhkan justru tersingkir karena masalah data,” tegasnya.
DPRD Surabaya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem desil agar lebih akurat dan tepat sasaran. Langkah ini penting untuk memastikan program perlindungan sosial benar-benar dirasakan masyarakat.
“Evaluasi harus dilakukan agar kebijakan berbasis data benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi warga,” pungkasnya. [ADV/asg]
