Malang (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) di Malang melakukan demonstrasi di Bundaran Tugu, Kota Malang, Senin, (15/6/2026). Aksi juga digelar di Gedung DPRD Kota Malang.
Selain dari Amarah Brawijaya, ratusan mahasiswa ini juga berasal dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang. Mereka mengkritik sejumlah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai kontroversial.
“Kami memiliki 5 poin tuntutan dan dengan 1 grand issue, yaitu kita menyampaikan bahwa sekarang IGD, Indonesia Gawat Darurat. Negara sudah masuk masa krisis dan masa kritis,” kata Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Bawijaya Tahun 2026, Muhammad Azhar Zidan.
Mahasiswa menuntut sejumlah program pemerintah dievaluasi hingga dihentikan. Seperti Makan Begizi Gratis, Koperasi Merah Putih, termasuk dwifungsi TNI dan Polri yang belakangan ini sedang ramai ditentang oleh masyarakat sipil.
“Negara gagal mengelola anggaran. Anggaran negara digelontorkan untuk program-program yang berbasiskan proyek-proyek populis yang tidak tepat sasaran,” ujar Azhar.
Mahasiswa merasa miris saat Rancangan Undang-undang Polri hanya dibahas 2 hari. Mahasiswa menyoroti kewenangan polisi yang telah masuk ke ranah sipil. Termasuk RUU TNI yang disahkan 1 tahun setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden.
“Akhirnya kita memandang, program Pak Prabowo, 19 juta lapangan pekerjaan, itu 19 juta lapangan pekerjaan bukan untuk masyarakat. Tapi 19 juta lapangan pekerjaan untuk polisi dan TNI,” kata Azhar.
Di sisi lain, mahasiswa juga menuntut Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meminta maaf secara terbuka. Permintaan maaf atas sejumlah program, yang menurut mereka, terbukti bermasalah. (luc/but)
