Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kota Surabaya menggeruduk Gedung DPRD Kota Surabaya untuk memprotes rentetan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai mencekik ekonomi rakyat pada Senin (15/6/2026). Aksi unjuk rasa ini mengkritisi berbagai isu krusial di era Kabinet Prabowo Subianto, mulai dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga ancaman kemunduran demokrasi akibat RUU Polri.
“Ini sebenarnya tuntutan dan hasil konsolidasi dari teman-teman Cipayung Plus Kota Surabaya. Kebijakan-kebijakan dari Kabinet Prabowo Subianto tentunya tidak pro kepada rakyat,” ujar Koordinator Aksi sekaligus kader HMI Cabang Surabaya, Arsyad Habibillah.
Sorotan utama dalam demonstrasi ini adalah kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional yang berimbas langsung pada melemahnya nilai tukar rupiah. Massa aksi juga mengkritik keras program unggulan pemerintah yang dianggap membebani anggaran, namun realisasinya di lapangan jauh dari kata sempurna.
“BBM sudah naik, terus Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kita ketahui bersama bahwasanya tidak tepat sasaran. Kita juga menuntut pemerintah memperbaiki perekonomian Indonesia di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar sekarang melemah,” tegasnya.
Dampak berantai dari kebijakan energi tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat kelas bawah, khususnya dalam pemenuhan gizi dan kebutuhan logistik keluarga sehari-hari. Mahasiswa merasa prihatin melihat jeritan para ibu rumah tangga yang kini harus memutar otak lebih keras hanya untuk menyajikan makanan di meja makan.
“BBM naik itu juga bahan pokok ikut naik. Gimana kalau kita melihat kepentingan dan kebutuhan ibu-ibu kita di rumah? Kita mau makan tiga kali sehari aja susah, beli bahan pokok aja susah,” tutur dia.
Menghadapi situasi yang semakin kritis ini, para demonstran mendesak para wakil rakyat di daerah untuk tidak menutup mata dan telinga. Mereka menaruh harapan besar agar legislatif daerah berani menyuarakan penderitaan warga Surabaya langsung ke jantung pemerintahan di ibu kota.
“Kami ingin menuntut kepada lembaga perwakilan kami DPRD Kota Surabaya agar bisa mewakili kepentingan kami, masyarakat sipil, agar bisa dibawa kepada kabinet dan digodok kembali,” jelasnya.
Tidak hanya berfokus pada urusan perut, massa aksi turut mengecam ancaman penyempitan ruang demokrasi melalui regulasi yang kontroversial. Mahasiswa meyakini bahwa pengesahan rancangan undang-undang terbaru tentang kepolisian akan melegitimasi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum terhadap kelompok kritis.
“Kami juga menolak disahkannya RUU Polri yang mana mengurangi peran-peran sipil dan polisi semakin represif. Kemarin kita sudah dihadapkan dengan RUU Tani yang sudah disahkan, dan kita disaksikan bagaimana represivitas aparat terhadap mahasiswa,” ungkap Arsyad.
Institusi penegak hukum seharusnya kembali ke marwahnya sebagai pengayom masyarakat, bukan justru menjadi alat pembungkam bagi mereka yang memperjuangkan keadilan. Evaluasi dan pembenahan di tubuh kepolisian menjadi harga mati agar kebebasan berekspresi di negara demokrasi ini tidak mati suri.
“Karena per hari ini Polri harusnya melakukan reformasi besar-besaran. Mana mahasiswa banyak yang ditangkap, kami menyerahkan kepentingan masyarakat ditangkap, kami berusaha demokratis ditangkap,” pungkasnya. [asg/kun]
