Mojokerto (beritajatim.com) – Selain meningkatkan partisipasi Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto dituntut untuk meminimalisir suara tidak sah pada Pemilu 2024 mendatang. Menyusul angka golongan putih (golput) di Kabupaten Mojokerto pada Pemilu 2019 lalu cukup tinggi yakni di angka 84 persen.
Hal tersebut disampaikan saat Media Gathering bersama media dengan tema Peran Media dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Tahun 2024 di Gedung Pemilu KPU Kabupaten Mojokerto. KPU Kabupaten Mojokerto dituntut lebih keras lagi kurang dari 60 hari penyelenggaran Pemilu Tahun 2024.
“Di sini KPU dituntut lebih keras lagi dalam kerja kepemiluannya yang berdimensi kepada peningkatan partisipasi masyarakat. Karena ketika pelaksanaan Pemilu ini minim partisipasi masyarakat maka output yang dihasilkan akan sangat minim legitimasinya,” ungkap Divisi Teknis KPU Kabupaten Mojokerto, Achmad Arif, Minggu (10/12/2023).
Namun, lanjut Arif, jika partisipasi masyarakat meningkat atau di atas target nasional maka legitimasi yang diberikan masyarakat akan sangat kuat terhadap pemerintah yang dihasilkan. Yakni terhadap wakil-wakil yang terpilih hasil dari pemungutan suara, 14 Februari 2024 mendatang.
BACA JUGA:Prakiraan Cuaca Surabaya Raya Hari Ini dan Besok
“Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat itu setidaknya ada dua langkah yang diambil KPU Kabupaten Mojokerto. Yang pertama yaitu penyebarluasan informasi Pemilu yang dihasilkan dari setiap tahapan tapi KPU Kabupaten Mojokerto merasa ini kurang, penyebarluasan ini yang paling pas adalah kawan media,” katanya.
Peran media juga sebagai fungsi literasi, artinya peran media memberikan pendidikan pada pemilih yang akan membentuk tanggungjawab. Sqat tanggungjawab terbentuk maka mereka terpancing untuk ikut pro aktif dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 mendatang.
Sementara itu, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), KPU Kabupaten Mojokerto, Jainul Arifin menyampaikan, jika partisipasi masyarakat di Kabupaten hingga saat mengalami kenaikan. Ini dibuktikan saat Pemilu Tahun 2019 mengalami peningkatan hingga 84 persen.
“Pemilu Tahun 2019, 84 persen. Tahun 2024 kita target naik 3-5 persen, di 87-89 persen. Dalam membangun kesadaran masyarakat, tantangan kita ujaran kebencian, pragmatisme dan apatisme politik masyarakat yang masih tinggi. Termasuk juga keterbatasan penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya.
BACA JUGA:Pemuda Muhammadiyah Rekom Mas Ibad Maju Calon Ketua KNPI Kota Kediri
Sosialisasi dibutuhkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Seperti sosialisasi tatap muka, ledang, bagi-bagi brosur, masuk ke sekolah dan pesantren dengan menempel leafleat (selebaran). Menurutnya, hasil sosialisasi di pesantren diketahui jika para santri tidak memegang gadget.
“Kendala mereka (santri) tidak pegang gadget sehingga informasi kepemiluan 0 sehingga leafleat ini merupakan salah satu cara untuk memberikan sosialisasi kepada mereka. Selain meningkatkan partisipasi masyarakat, kita juga melakukan sosialisasi terkait cara pencoblosan yang benar,” tuturnya.
Ini lantaran selain faktor golput yang tinggi, di Kabupaten Mojokerto pada Pemilu 2019 lalu banyak suara tidak sah. Para pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) namun suara yang mereka salurkan dinyatakan tidak sah lantaran salah dalam proses pencoblosa. Ini menjadi bagian penting tugas KPU Kabupaten Mojokerto. (Tin/Aje)
