Sidoarjo (beritajaim.com) – Gabungan tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Sidoarjo membentuk Koalisi Sidoarjo Maju (KSM) sebagai sikap politik atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo tahun 2024.
Fraksi-fraksi yang tergabung dalam KSM meliputi Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi NasDem, dan PPP. Mereka sepakat menyatakan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, terutama dalam isu-isu krusial seperti banjir dan pengangguran.
Ketua Koalisi Sidoarjo Maju, Adam Rusydi, menilai pemerintah daerah tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah banjir yang selalu berulang setiap musim hujan.
“Kita lihat, banjir masih menjadi langganan kawasan warga di banyak titik. Ini menandakan penanganannya tidak sistematis dan tidak menjadi prioritas nyata,” ujar Adam Rusydi dalam jumpa pers di kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo Jalan A Yani Sidoarjo, Rabu (16/7/2025).
Adam juga mengkritisi program prioritas Pemkab Sidoarjo terkait penciptaan 1.000 lapangan kerja baru yang menurutnya tidak didukung oleh kajian dan data kebutuhan sektor ketenagakerjaan di Sidoarjo.
“Program penciptaan 1.000 lapangan kerja itu hanya jargon politik. Tidak ada kajian akademis yang mendasari implementasinya,” tegasnya.
Menurut Adam, angka pengangguran terbuka di Sidoarjo masih tinggi dibanding daerah lain di Jawa Timur. Hal ini dianggap sebagai bukti kegagalan strategi pembangunan ekonomi di daerah.
Selain soal banjir dan pengangguran, KSM juga menyoroti isu dugaan praktik korupsi dalam proses Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) yang disebut-sebut terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami mendorong penegak hukum untuk serius mengusut praktik curang dalam SPMB. Ini mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan,” tambahnya.
Pemerataan pendidikan dan layanan publik turut menjadi sorotan. Menurut Adam, masih banyak wilayah di Sidoarjo yang belum mendapatkan akses pendidikan maupun layanan pemerintah secara setara.
Koalisi ini juga mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menunjukkan adanya kesalahan penganggaran di hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sidoarjo.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menegaskan perubahan sikap PDIP sebagai bagian dari dinamika politik yang tidak lepas dari instruksi partai.
“Instruksi partai harus kita jalankan dengan tegak lurus, dengan dinamika yang terjadi, maka kita nyatakan menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024,” papar Tarkit Erdianto.
Koalisi Sidoarjo Maju pun membuka peluang menjadi koalisi permanen demi memperjuangkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. [isa/suf]
