Surabaya (beritajatim.com) – Desakan mundur dari masyarakat kepada Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 133 orang terus disuarakan. Menanggapi hal tersebut, Komite Eksekutif PSSI sekaligus juru bicara Mochamad Iriawan, Ahmad Riyadh angkat bicara.
Usai mendampingi Mochamad Iriawan menjalani pemeriksaan di Polda Jatim, Riyadh mengatakan jika desakan mundurnya Ketum PSSI bersifat rekomendasi dan usulan. Ditanya apakah Ketum PSSI siap mundur, Riyadh menjawab tidak ada voter yang mengusulkan.
“Siapa yang nyuruh? Kalo voter memenuhi syarat sesuai statutanya ya dijalankan. Sampai hari ini voter ga ada yang mengusulkan. Ga semua masyarakat jadi voter,” ujar Riyadh saat diwawancarai awak media di halaman Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kamis (20/10/2022) malam.
Riyadh mengatakan jika PSSI telah bertanggungjawab lewat proses hukum yang dijalani. Ia memastikan jika PSSI akan tanggungjawab penuh terhadap tragedi itu agar kedepannya organisasi semakin baik. “Tanggungjawab pasti. Lewat pemeriksaan hari ini. Kegiatan dewan PSSI. Task force jalan. Keamanan semua jalan. Ada peraturan polisi yang digodok yang seimbang yang cocok dilaksanakan di FIFA, PSSI dan pemerintah. Sinkron berlaku seluruh indonesia,” imbuh Riyadh.
[berita-terkait number=”5″ tag=”PSSI”]
Ditanya terkait Kongres Luar Biasa (KLB), Riyadh mengatakan jika belum ada anggota PSSI yang mengajukan untuk KLB. Menurutnya, di Indonesia telah 4 kali menjalani KLB sejak 2012. Ia mengatakan jika saat ini lebih baik untuk konsentrasi kepada perbaikan organisasi PSSI.
“Saya kira paling penting sekarang PSSI harus buktikan dirinya, ganti dan perbaiki yang lobang-lobang. Terkait KLB kalau anggota minta sesuai statuta ya bisa terlaksana. Kalau pihak yang di luar ya ga bisa serta merta menjadikan KLB. Harus melalui proses-proses bagaimana statuta yang ada,” tegasnya.
Sementata itu, ketika ditanya apakah liga 1 akan kembali bergulir pada 24 November, Riyadh mengatakan jika masih menunggu keputusan-keputusan pihak terkait.
“24 November itu planing. Kita ga bisa maksa, ada aturan polisi yang dibentuk nanti kan perlu waktu juga. Jadi belum tentu juga. Perjalanan kalo lancar ya bisa. Kalau ada kendala ya mundur lagi. Kalo cepet ya makin cepat,” tambahnya. (ang/kun)
