Bondowoso (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten Bondowoso tengah memulai langkah serius dalam penataan birokrasi dengan memetakan kebutuhan dan potensi aparatur sipil negara (ASN).
Fokus utama saat ini adalah uji kompetensi jabatan eselon II sebagai tahapan awal sebelum pelaksanaan seleksi terbuka (open bidding) untuk 12 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong.
Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menyampaikan dukungannya terhadap proses open bidding ini. Ia menekankan bahwa seleksi harus benar-benar bebas dari praktik jual beli jabatan.
“Sudah disampaikan tegas oleh Pak Sekda, bahwa open bidding ini bebas dari jual beli jabatan. Penilaiannya harus mengutamakan profesionalisme, leadership, dan track record yang jelas,” ujarnya pada BeritaJatim.com, Kamis (24/7/2025).
Ahmad Dhafir juga menegaskan, jabatan seharusnya diraih karena kompetensi, bukan karena kedekatan atau lobi politik.
“Jangankan yang lain. Saya saja yang ketua tim pemenangannya, saya ketua DPRD-nya, jangan dipercaya kalau menawarkan jabatan,” tandasnya.
Ia pun mengingatkan kepada para ASN yang mengikuti seleksi agar tidak sekadar ingin mempertahankan jabatan, tapi fokus melayani rakyat.
“Jangan fokus mempertahankan kursi empuk. Fokuslah melayani rakyat. Jabatan itu amanah, bukan hadiah,” tegas pria yang juga Ketua DPC PKB Bondowoso itu.
Sebagai mitra sejati pemerintah, PKB, menurut Dhafir, punya tanggung jawab untuk ikut mengawal program dan visi-misi pemerintahan Bupati Hamid dan Wakil Bupati As’ad.
“Peran DPRD sesuai UU 23 Tahun 2014 adalah penyelenggara pemerintahan bersama kepala daerah. Maka PKB bertanggung jawab mengawal visi misi bupati dan kerja pemda ke depan,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa proses ini tidak dilakukan tergesa-gesa.
Kajian mendalam terus dilakukan demi memastikan setiap posisi strategis diisi oleh pejabat yang kompeten.
“Kita sedang melakukan pengkajian ya. Pada prinsipnya, kita ingin menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Kita juga sedang mendalami semakin dalam potensi-potensi yang dimiliki SDM kita,” kata Bupati Hamid pada BeritaJatim.com.
Hamid menambahkan, skema pelaksanaan open bidding masih dalam pembahasan, menyesuaikan ketersediaan anggaran dan kebutuhan organisasi.
“Sekarang ini sedang masa efisiensi. Kita petakan, apakah bisa serentak atau harus bertahap. Semua disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” imbuhnya.
Senada, Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional dan taat aturan.
“Insya Allah kita segera lakukan uji kompetensi eselon II. Setelah itu baru seleksi terbuka untuk 12 jabatan kosong. Setelah Selter rampung, bertahap ke eselon III, IV, dan seterusnya,” jelasnya.
Rozi juga menggarisbawahi pentingnya kesiapan anggaran dan kepatuhan regulasi sebelum proses dimulai.
“Jangan sampai cepat tapi menabrak aturan. Kita ingin semua proses berjalan bersih,” tegasnya. (awi/ian)
