Jakarta (beritajatim.com) – Rencana pembangunan Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah mengundang perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Perencanaan ini telah mengakibatkan kekhawatiran bagi ribuan warga yang tinggal di 16 kampung tua dan pemukiman warga asli di Pulau Rempang, yang telah mendiami tanah tersebut sejak tahun 1834 silam.
Dalam latar belakang informasi yang berkembang, terungkap bahwa rencana pembangunan kawasan ekonomi baru ini, yang dikenal dengan konsep “Green and Sustainable City,” sama sekali tidak melibatkan masyarakat setempat. Akibatnya, warga Pulau Rempang menolak keras program yang telah dirancang oleh investor dan disambut baik oleh pemerintah.
Menurut LaNyalla, rencana tata ruang di wilayah tersebut seharusnya dapat diubah dengan mempertimbangkan pendapat dan kearifan lokal warga setempat.
“Rencana tata ruang dan wilayah proyek ini sebenarnya bisa diubah dengan melibatkan entitas dan warisan Kampung Tua sebagai bagian dari kearifan lokal untuk tujuan wisata,” ungkap LaNyalla pada hari Minggu (10/9/2023).
BACA JUGA:
Ketua DPD Ajak PSHT Jaga NKRI dan Jadi Benteng Pancasila
Senator asal Jawa Timur ini menganggap bahwa warga seharusnya dapat diajak berdialog, selama komunikasi dilakukan secara terbuka dan transparan. “Termasuk jaminan sosial dan keamanan yang dijanjikan harus benar-benar terukur dan terbuka untuk semua. Saya yakin masyarakat akan mau berkomunikasi jika kita mendekatinya dengan baik, selama semuanya terbuka dan tidak ada yang disembunyikan,” tegas LaNyalla.
Melalui peristiwa yang terjadi di Pulau Rempang, LaNyalla menekankan pentingnya menggunakan model pendekatan kerjasama antara pihak publik, swasta, dan masyarakat dalam konteks pembangunan suatu wilayah. Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak publik atau swasta saja, tetapi melibatkan semua pihak.
“Inilah alasan mengapa sistem pemerintahan di Indonesia harus kembali mengacu pada Pancasila, dengan memberikan kesempatan bagi perwakilan rakyat untuk duduk di MPR sebagai lembaga yang mencerminkan suara rakyat,” kata LaNyalla.
BACA JUGA:
Ketua DPD RI Apresiasi Kehadiran Cak Imin di KPK
Dengan adanya MPR sebagai lembaga yang mencerminkan kedaulatan rakyat, LaNyalla meyakini bahwa semua komponen masyarakat dapat terlibat secara penuh dalam merumuskan rencana pembangunan Indonesia.
“Karena di MPR nantinya akan ada perwakilan dari Kerajaan dan Kesultanan Nusantara serta masyarakat adat yang akan ikut serta dalam merumuskan arah pembangunan dan masa depan bangsa,” tambah LaNyalla. [beq]
