Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M dievaluasi menyeluruh. Dia menyayangkan timbul banyak masalah yang berdampak pada jemaah haji.
LaNyalla menilai penyelenggaraan haji tahun ini seperti kurang persiapan dan tidak terkoordinasi dengan baik. Sehingga dia meminta Kemenag untuk mengevaluasi agar penyelenggaraan haji tahun depan bisa lebih maksimal.
“Melihat rentetan kejadian yang dialami para jemaah Indonesia, saya minta kepada Kemenag melakukan evaluasi secara menyeluruh di seluruh lini, baik dari pihak kita sendiri maupun tim pelayanan haji dari Arab Saudi (masyariq),” tukas LaNyalla, Rabu (4/7/2023).
LaNyalla sepakat harus ada protes kepada masyariq lantaran tidak becus. Juga, kerja sama dengan masyariq perlu ditinjau ulang.
Meski begitu, LaNyalla menekankan Kemenag juga melakukan perbaikan. Terutama pada persiapan dan koordinasi selama penyelenggaraan ibadah haji.
Baca Juga:
Dukung Seniman Jatim, Ketua DPD RI Dorong Perda Kesenian
“Okelah, masyariq memang tidak becus, tidak memenuhi komitmen memberi layanan yang baik sehingga banyak jemaah haji Indonesia yang terlunta-lunta dan tersiksa namun yang lebih penting persiapan dan koordinasi kita. Kalau terkoordinasi dengan baik, kemungkinan tidak terjadi masalah yang krusial,” papar dia lagi.
Seharusnya, kata LaNyalla, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan ketika pelayanan ibadah haji tidak optimal. Sejauh ini biaya haji mengalami kenaikan tarif keberangkatan dan tentu seyogyanya diimbangi dengan pelayanan yang baik.
“Karena menurut saya, kurang maksimalnya pelayanan bagi para jemaah, berdampak pada kualitas ibadah. Ini harus jadi catatan penting,” kata dia.
Baca Juga:
Ketua DPD RI Paparkan Desa Bisa Jadi Kekuatan Ekonomi
LaNyalla juga meminta ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Arab Saudi dengan kualitas buruk pelaksanaan haji bagi jemaah Indonesia.
“Sepertinya tidak berlebihan jika kita menuntut ganti rugi imbas dari pelayanan yang amatiran sebagai konsekuensi dan pertanggungjawaban terhadap jemaah haji Indonesia,” ujarnya. [beq]
