Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti perbedaan antara kenyataan dan informasi yang disampaikan oleh beberapa menteri kabinet. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan bangsa, karena merasa seperti terkena PHP (Pemberian Harapan Palsu).
Salah satu contohnya adalah program Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dipuji sebagai hasil gemilang pertemuan G20 di Bali. Namun, fakta yang sebenarnya menunjukkan hal yang berbeda dari informasi yang disampaikan pada saat itu.
LaNyalla mengingatkan bahwa pada waktu itu dikatakan Indonesia berhasil mendapatkan pembiayaan sebesar US$20 miliar untuk mempercepat program transisi energi hijau. Dari jumlah tersebut, disampaikan bahwa US$10 miliar berupa bantuan hibah dan sisanya sebesar US$10 miliar merupakan pinjaman lunak. Kabar tersebut telah menggembirakan hati banyak pihak.
Namun, dalam kenyataannya, seluruh jumlah tersebut ternyata merupakan pinjaman. US$10 miliar merupakan pinjaman keras dengan bunga komersial dari sindikasi perbankan dunia.
Sisanya, US$10 miliar lagi, merupakan pinjaman lunak dari negara-negara G7 plus. Meskipun bunga pada pinjaman lunak tersebut lebih rendah daripada bunga komersial, dan memiliki tenor yang lebih panjang.
BACA JUGA:
Ketua DPD RI Terima 7 Usulan AKD Kabupaten Mojokerto
Dari jumlah keseluruhan, hanya US$160 juta atau sekitar 0,8 persen yang merupakan bantuan hibah murni, dan itu pun digunakan untuk studi kelayakan investasi. Hal ini bertujuan agar bank-bank dan negara pemberi pinjaman yakin bahwa pinjaman tersebut akan terbayar.
LaNyalla menegaskan pentingnya para menteri memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada publik. Jangan memberikan harapan palsu kepada rakyat dan bangsa, terutama mengingat kondisi ekonomi yang sulit bagi sebagian besar rakyat.
Selain itu, LaNyalla juga meminta pemerintah untuk serius mempertimbangkan masalah hambatan logistik yang menyebabkan buruknya peringkat Logistic Performance Index Indonesia.
BACA JUGA:
Ketua DPD Minta Penyelenggaraan Haji Dievaluasi Menyeluruh
Termasuk rendahnya angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio), yang mengakibatkan Indonesia kurang kompetitif dalam hal cost investment.
Ia menegaskan pentingnya menteri-menteri pemerintahan untuk memberikan informasi yang valid kepada Presiden Jokowi, sehingga keputusan yang diambil dapat didasarkan pada data yang akurat dan tepat. Dengan begitu, diharapkan pemerintah dapat lebih baik dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi negara. [beq]
