Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 harus menjadi senjata fiskal untuk melindungi rakyat dan mendorong kebangkitan ekonomi nasional.
Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna ke-V masa sidang I tahun anggaran 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
“RAPBN 2026 kami rancang sebagai alat negara untuk memerangi kemiskinan, melindungi rumah tangga miskin dan rentan, serta mendorong kebangkitan industri nasional,” ujar Said Abdullah.
Dalam laporan yang dibacakannya, Banggar DPR bersama pemerintah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen, dengan inflasi terjaga di 2,5 persen dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500 per dolar AS. Target ini, menurut Said, menjadi fondasi penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka menengah di angka 7-8 persen.
“Stabilitas inflasi dan kurs harus dijaga agar tidak memicu gejolak harga di sektor riil maupun guncangan di sisi moneter. Pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia harus seirama dalam bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit dan kreatif,” tegasnya.
RAPBN 2026 juga menetapkan target indikator kesejahteraan, antara lain tingkat kemiskinan di angka 6,5–7,5 persen, pengangguran terbuka di kisaran 4,44–4,96 persen, dan indeks gini di 0,377–0,380. Selain itu, RAPBN tahun depan untuk pertama kalinya memasukkan indikator Indeks Kesejahteraan Petani serta penciptaan lapangan kerja formal sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.
“Kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya menurunkan kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjaga kelestarian alam. Krisis iklim yang semakin nyata harus diantisipasi agar tidak memangkas kekuatan fiskal pemerintah,” jelas Said.
Dalam postur RAPBN 2026, pendapatan negara ditargetkan Rp3.153,5 triliun dengan belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun, sehingga defisit berada di level Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB. Peningkatan belanja diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, memperluas transfer ke daerah, serta memperkuat sektor-sektor strategis seperti energi, pertanian, dan industri pertahanan.
“APBN harus menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang memberi efek berganda bagi penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi. Karena itu, kami mendorong monitoring ketat dari Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, BPK, dan DPR agar tata kelola APBN 2026 berjalan transparan dan akuntabel,” ujar politisi senior PDI Perjuangan itu.
Said juga menegaskan perlunya mengubah strategi pertumbuhan ekonomi yang selama ini berbasis utang menjadi berbasis pendapatan. Langkah ini, lanjut Said, diharapkan dapat membawa Indonesia menuju balance budget dalam jangka menengah.
“Ke depan, kita harus meninggalkan pola pertumbuhan berbasis utang menuju pertumbuhan berbasis pendapatan. Pemerintah perlu merumuskan peta jalan pengelolaan utang yang jelas agar APBN semakin sehat dan berkelanjutan,” pungkas Said.[asg/but]
