Sumenep (beritajatim.com) – Dalam dua bulan terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Kabupaten Sumenep tercatat paling tinggi diantara 8 kota IHK (indeks harga konsumen) se- Jawa Timur.
Pada September 2023, Sumenep mengalami inflasi ‘month to month’ (m-to-m) sebesar 0,72 persen. Sedangkan angka inflasi m-to-m pada Oktober 2023 tercatat sebesar 0,63 persen. Angka inflasi Sumenep selama dua bulan tersebut melampaui inflasi Jawa Timur dan Nasional.
Karena itu, Pemkab Sumenep pun mulai mengambil langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Bulog Jawa Timur untuk menjaga ketersediaan stok beras dan bahan pangan lainnya, melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah. Bulog sudah menyatakan kesiapannya,” kata Sekretaris Daerah Sumenep, Edy Rasiyadi, Selasa (21/11/2023).
Ia menandaskan, Pemkab Sumenep berkomitmen untuk menjaga kestabilan harga komoditas-komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. “Tentu saja dengan harapan, kalau harga stabil, daya beli masyarakat bagus, inflasi pun terkendali,” ucapnya.
Sementara Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar mengungkapkan, untuk mengamankan stok pangan di Kabupaten Sumenep, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan daerah-daerah lain yang menjadi produsen komoditas tertentu.
“Jadi ketika harga salah satu komoditas mengalami kenaikan harga tidak wajar karena minimnya stok, kami bisa meminta pasokan pada daerah sentra produksi komoditas itu untuk mengirimkan ke Sumenep. Demikian pula sebaliknya,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, misalnya untuk Sumenep unggul di bawang merah, maka jika ada daerah yang kekurangan stok, Sumenep akan mengirimkan ke daerah tersebut. “Sebaliknya misalnya di Sumenep cabai mahal karena banyak petani gagal panen. Kita bisa minta pasokan ke daerah lain yang menjadi sentra cabai,” paparnya. (tem/kun)
BACA JUGA: Bawaslu Sumenep Tertibkan Ratusan Alat Peraga Kampanye
