Yogyakarta (beritajatim.com) – Pengentasan kemiskinan merupakan pekerjaan rumah (PR) bersama yang harus diselesaikan tiap daerah.
Kemiskinan menjadi simbol keterlambatan pembangunan ekonomi suatu daerah tersebut. Selain itu tingginya angka kemiskinan menunjukkan perkembangan yang lambat dari banyak sisi bahkan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri.
Kehadiran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini dibebani dengan harapan dan target pengurangan serta pengentasan angka kemiskinan. Lalu bagaimana analisa terhadap kondisi ini?
Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) sekaligus pengamat ekonomi Widarta, SE, MM menuturkan dari sisi mikro, UMKM memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, karena pelaku UMKM ini bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Artinya kalau UMKM ini tumbuh pesat, maka banyak masyarakat miskin yang ikut dalam perkembangan UMKM. Hanya saja, sekarang ini UMKM didominasi oleh pelaku usaha mikro dengan porsi di atas 90 persen dimana penyerapan tenaga kerjanya relatif sedikit serta omzet yang kecil,” jelas Widarta saat dihubungi beritajatim.com Jumat (11/8/2023)
Secara global imbuh Widarta , UMKM menjadi bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan. UMKM berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi seperti menjadi sumber pendapatan dan juga sumber pekerjaan, terutama bagi kelompok miskin dan termarjinalkan.
Baca Juga: Yogyakarta Darurat Sampah, Pemkab Bantul Bikin Terobosan Baru
Berdasarkan data dari Bank Dunia terdapat 365 juta-445 juta UMKM di negara berkembang dengan komposisi 25 juta-30 juta usaha formal kecil dan menengah, 55 juta-70 juta usaha mikro formal dan sekitar 285 juta-345 juta usaha informal.
Pemerintah Indonesia imbuhnya wajib berupaya untuk mengangkat pelaku usaha mikro untuk naik kelas ke skala usaha yang lebih besar agar dapat menambah pendapatan dari pelaku usaha.
Sehingga, pendapatan pelaku usaha tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja, tapi juga dapat menyerap tingkat pengangguran yang lebih banyak, artinya akan andil dalam mengurangi kemiskinan secara lebih luas.
“Dukungan pemerintah dalam mendorong UMKM Indonesia ke skala yang lebih besar,” jelasnya.
Widarta menambahkan dari sisi pelaku usaha, pelaku UMKM perlu merumuskan masalah permodalan, kemudian dapat memanfaatkan teknologi, perbaikan manajemen, serta penguatan sumber daya manusia. Dari sisi pemerintah, perlu kebijakan-kebijakan yang mendukung tumbuh kembangnya UMKM, salah satunya pengelolaan data base, tanpa data base yang bagus, kebijakan itu jarang yang berjalan optimal .
Sejalan dengan perkembangan jaman, UMKM sekarang harus melek teknologi dengan adanya digitalisasi dan marketing digital. Dengan semakin mengglobal maka UMKM akan menjadi semakin besar dan naik kelas. Adanya platform digital dan media sosial yang menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat merupakan ajang berjualan yang sangat efektif.
Baca Juga: Ada Pemecahan Rekor UMKM dan Lampu Sorot Saat Jember Fashion Carnaval
Para pelaku UMKM ini bisa membuka lapangan kerja dengan merekrut masyarakat kelompok pada akhirnya berperan besar dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Berkaca pandemi Covid -19 lalu, di DIY peran UMKM cukup vital. Bahkan tak jarang dari mereka yang justru berkembang pesat saat pandemi.
Widarta menegaskan bahwa usaha pemerintah untuk mendukung daya beli warga era pandemi sudah sangat maksimal.
Bahkan di DIY membuat skema bebas ongkos kirim (ongkir) yang tergabung dalam aplikasi Sibakul.
Dinas Koperasi dan UMK mencatat di DIY ada 341 ribu saat ini yg terdaftar dalam aplikasi atau laman sibakul. Artinya pemerintah sudah cukup memberikan perhatian pada UMKM untuk naik kelas dan menglobal dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguluran.
Dinas Koperasi UKM DIY mencatat sekurangnya 341 ribu pelaku UMKM terdaftar pada laman sibakul. (aje/ted)
