Swasembada pangan jadi target prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Negara ini diharapkan tak mengandalkan kebutuhan pangan dari impor komoditas di pasar global. Usaha mewujudkan kemandirian pangan.
Politik pertanian yang terarah, fokus, didukung komitmen politik kuat adalah kunci penting mewujudkan swasembada pangan. Butuh pemihakan politik rezim penguasa. Menjadikan sektor pertanian kembali ke tengah, bukan sekadar lapangan ekonomi di pinggiran.
Pentingnya fokus dalam mendesain dan melaksanakan program swasembada pangan itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Pertama, peta lahan pertanian, produktivitas, dan hasilnya di Indonesia telah terpetakan cukup jelas. Satuan kewilayahan yang dipetakan di level provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) RI awal Februari 2025, dari 38 provinsi di Indonesia, ada 10 provinsi terbesar produsen pangan berupa Gabah Kering Giling (GKG)–kemudian diproses menjadi beras. Tingkat produksi ke-10 provinsi tersebut menyentuh angka lebih dari 80 persen dari total produksi GKG pada 2024.
Di 2024, produksi GKG secara nasional mencapai 53,142 juta ton, dengan luasan lahan panen mencapai 10,046 juta hektar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 provinsi memberikan kontribusi total sekitar 80 persen lebih dari produksi GKG nasional.
Ke-10 provinsi itu adalah Jawa Timur (Jatim) dengan 9,270 juta ton, Jawa Tengah (Jateng) dengan 8,891 juta ton, Jawa Barat (Jabar) dengan 8,626 juta ton, Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan 4,818 juta ton, Sumatera Selatan (Sumsel) dengan 2,909 juta ton, Lampung dengan 2,791 juta ton, Sumatera Utara (Sumut) dengan 2,204 juta ton, Aceh dengan 1,659 juta ton, Banten dengan 1,550 juta ton, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 1,453 juta ton. Total produksi GKG tahun 2024 dari ke-10 provinsi di atas mencapai 44,171 juta ton. Sedang total produksi GKG nasional 2024 sebesar 53,142 juta ton.
Kedua, negara ini telah memiliki pengalaman dalam menjalankan skenario ‘revolusi hijau’ yang berhasil. Pada awal rezim Orba Soeharto (era 1970-an), sektor pertanian jadi fokus garapannya, di samping sektor industri manufaktur yang tak ditinggalkan.
Rezim Orba punya komitmen politik kuat dan tinggi mewujudkan swasembada pangan. Pada 1984, cita ideal mewujudkan swasembada pangan itu mampu diraih Indonesia dan memperoleh pengakuan dari FAO (Badan PBB yang mengurusi masalah pangan). Soeharto diganjar penghargaan pada pertemuan FAO di Roma, Italia.
Atas raihan prestasi ini, banyak negara berdecak kagum, termasuk FAO. Sebab, hanya dalam tempo 14 tahun (1970-1984), produksi padi di Indonesia mampu ditingkatkan dari 1,8 ton per hektare menjadi 3,01 per hektare.
Hal itu tak mungkin dilepaskan dari sejumlah paket policy ‘revolusi hijau’ yang dijalankan rezim Orba secara konsisten. Di antaranya, pendirian sejumlah pabrik pupuk di Indonesia, seperti PT Pusri di Sumsel, PT Petrokimia Gresik di Jatim, PT Pupuk Kujang di Jabar, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Kaltim, dan lainnya.
Selain itu, irigasi pertanian ditata dan dikelola dengan baik, sejumlah bendungan dibangun, petugas PPL yang berkapasitas, kompeten, dan profesional diterjunkan ke akar bawah komunitas pertanian di desa-desa, bibit unggul padi dihasilkan dari kajian Balai Pertanian, serta banyak paket program pertanian lainnya yang diturunkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Capaian swasembada pangan oleh Orba Soeharto dalam tempo singkat itu merupakan realitas obyektif tak gampang diwujudkan. Pengalaman empiris Jepang, negara ini membutuhkan tempo 68 tahun (1880-1948) untuk mampu meningkatkan produksi padi dari 2 ton per hektare jadi 3,28 ton per hektare. Demikian pula dengan Taiwan. Tingkat produksi padi di Taiwan dari 1,38 ton per hektare menjadi 3,1 ton per hektare membutuhkan tempo 57 tahun (1913-1970).
Ketiga, masalah pangan itu sangat penting dan strategis bagi keamanan dan kelangsungan hidup suatu negara. Sikap politik kemandirian suatu bangsa sangat ditentukan pada seberapa besar negara bersangkutan mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara otonom.
Dalam konteks ini, beras posisi dan fungsinya sangat penting sebagaimana bedil dan mesiu di dunia militer dalam perspektif pendekatan keamanan konvensional. Yang membedakan keduanya adalah: beras rendah atas penggunaan kekerasan, sedang bedil dan mesiu kental dengan kekerasan.
“Operasi militer low-intensity conflict umumnya mengandalkan kehancuran ekonomi dan keresahan masyarakat sebagai media utama memenangkan pertempuran. Sasaran musuh bukan pada kekuatan militer, tapi rezim politik yang berkuasa. Kejatuhan Marcos di Filipina dan Soeharto di Indonesia yang melibatkan kekuatan internasional, dalam banyak hal dapat ditempatkan dalam perspektif ini. Karena itu, elite politik perlu memahami ini,” kata Khudori (2008) dalam bukunya berjudul: Ironi Negeri Beras.
Pangan merupakan bagian penting dari instrumen politik yang dikaitkan dengan kekuasaan, karena pangan menjadi barang kebutuhan primer bagi rakyat. Pangan dan beras jadi alat legitimasi yang diharapkan penguasa untuk memperoleh dukungan dan loyalitas politik dari rakyat.
Dalam perspektif ekonomi modern, pangan bukan sekadar barang, tapi merupakan komoditas ekonomi yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan bisnis dan sekaligus pangan punya relasi erat dengan akumulasi kekuasaan politik oleh kalangan elite. Tak ada rezim politik di satu negara mampu bertahan lama ketika ketahanan pangan rakyatnya morat-marit.
Pemerintah China mengupayakan untuk menstabilkan harga beras agar masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan lebih baik. Tersedianya beras yang cukup di pasar dengan harga yang stabil dan terjangkau bisa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan industri dan sektor pembangunan lainnya.
“Pemerintah Indonesia dan pemerintah lain di banyak negara di kawasan Asia berkepentingan untuk mengendalikan harga beras, karena erat kaitannya dengan inflasi dan kestabilan ekonomi makro. Beras juga dipandang sebagai komoditas politik, karena apabila terjadi gejolak harga dan persediaan berkurang di pasar, maka akan meningkatkan keresahan sosial dan menyulut gejolak,” tegas Khudori (2008).
Ainur Rohim,
Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com.
