Ponorogo (beritajatim.com) – Ancaman musim kemarau ekstrem tahun 2026 mulai diantisipasi serius oleh BPBD Kabupaten Ponorogo. Prediksi BMKG yang menyebutkan potensi kekeringan terparah dalam 30 tahun terakhir mendorong langkah mitigasi dilakukan lebih dini.
Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, menegaskan bahwa pemetaan wilayah rawan menjadi langkah awal dalam menghadapi potensi krisis air. Sejumlah kecamatan yang selama ini langganan kekeringan kembali masuk dalam prioritas penanganan.
“Sumur bor ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap dropping air bersih saat kemarau,” ungkap Masun, Selasa (14/4/2026).
BPBD Ponorogo memastikan berbagai langkah telah disiapkan, mulai dari penguatan sumber air mandiri hingga skenario distribusi darurat. Infrastruktur seperti sumur dalam yang dibangun dalam dua tahun terakhir mulai menunjukkan hasil signifikan.
Wilayah seperti Kecamatan Slahung, Pulung, dan Badegan yang sebelumnya rutin mengalami krisis air, kini mulai berkurang ketergantungannya terhadap bantuan air bersih. Bahkan pada musim kemarau tahun lalu, kebutuhan dropping air nyaris tidak terjadi.
Meski capaian tersebut cukup positif, BPBD tetap meningkatkan kesiapsiagaan. Mengingat tahun ini diprediksi menghadapi kondisi kemarau yang lebih ekstrem, berbagai skenario terburuk telah disiapkan.
Armada distribusi air disiagakan penuh dengan tiga unit mobil tangki berkapasitas 5.000 hingga 6.000 liter. Selain itu, dukungan dari PMI dan YPMI turut dilibatkan untuk mempercepat distribusi di lapangan.
“Nanti kalau ada yang membutuhkan tandon akan kami sebar,” tambah Masun.
Penguatan distribusi juga dilakukan dengan menempatkan puluhan tandon air di titik strategis. Sebanyak 25 tandon berkapasitas 1.200 liter serta dua unit berkapasitas 5.500 liter telah disiapkan untuk menjangkau wilayah terdampak.
Tak hanya fokus pada pemenuhan air bersih, BPBD juga menjalankan langkah konservasi lingkungan sebagai strategi jangka panjang. Setiap tahun, sekitar 6.000 bibit tanaman dikembangkan dan didistribusikan ke daerah rawan kekeringan guna menjaga cadangan air tanah.
Selain itu, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian. Sejumlah wilayah seperti Sawoo, Jambon, Balong, Sambit, dan Slahung masuk dalam peta kerawanan.
“Lima unit pompa air portabel beserta perlengkapan keselamatan personel disiapkan mempercepat penanganan jika terjadi karhutla,” pungkasnya.
Dengan kombinasi mitigasi jangka pendek dan jangka panjang, BPBD Ponorogo berupaya memastikan ancaman kemarau tidak berkembang menjadi krisis. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menekan risiko bencana tahunan agar tidak kembali merugikan masyarakat secara luas. [end/beq]






