Banyuwangi (beritajatim.com) – DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) menyampaikan prihatin atas terjadinya kemacetan yang terjadi di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk pada masa libur sekolah dan meningkatnya aktivitas logistik nasional.
Ketua umum GAPASDAP Khoiri Soetomo mengaku, memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat, pengguna jasa, pengemudi angkutan barang, bahkan pelaku pariwisata akibat macet yang terjadi. Namun demikian pihaknya menekankan bahwa kemacetan yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh kurangnya jumlah kapal yang beroperasi.
Diketahui, saat ini terdapat sekitar 56 kapal yang memiliki izin operasi dan siap melayani lintas Ketapang–Gilimanuk. Akan tetapi jumlah dan juga kapasitas dermaga yang tersedia saat ini hanya mampu mengakomodasi sekitar 28 kapal untuk beroperasi secara efektif setiap hari.
“Dengan demikian, setiap hari terdapat sekitar 28 kapal lainnya yang harus menunggu giliran operasi sebagai kapal cadangan,” ujarnya.
Khoiri mengaku, fakta tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi saat ini bukan karena kekurangan armada kapal, melainkan keterbatasan jumlah dermaga dan kapasitas pelabuhan yang belum mampu mengoptimalkan operasional seluruh kapal yang memiliki izin operasi.
Berdasarkan pemantauan lapangan, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya antrean antara lain:
1. Peningkatan signifikan kendaraan logistik, bus, dan kendaraan pribadi selama masa libur sekolah.
2. Keterbatasan jumlah dermaga yang tersedia untuk melayani pertumbuhan kendaraan.
3. Terbatasnya kapasitas dermaga yang ada, hal ini ditunjukkan dengan sebagian dermaga belum dapat melayani seluruh jenis kendaraan logistik bermuatan besar secara optimal.
4. Kondisi arus laut dan cuaca yang pada bulan Juni-Juli cukup kuat, sehingga mempengaruhi kecepatan proses sandar dan bongkar muat kapal.
5. Belum optimalnya pemanfaatan seluruh fasilitas pelabuhan akibat adanya keterbatasan infrastruktur pendukung yang memerlukan perbaikan dan pengembangan.
6. Keterbatasan area penyangga (buffer zone) dan akses jalan menuju pelabuhan yang semakin terbebani oleh pertumbuhan kendaraan.
7. Kurangnya infrastruktur jalan raya yang menuju ke pelabuhan, menyebabkan kendaraan yang antre juga bercampur dengan kendaraan logistik yang menuju pelabuhan lombok melalui pelabuhan tanjung wangi, dimana saat ini kapalnya hanya beroperasi 2 kapal dari semula 4 kapal.
“Kondisi yang terjadi saat ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur penyeberangan nasional harus menjadi prioritas bersama,” jelasnya.
Khoiri menjalaskan, selama bertahun-tahun GAPASDAP telah berulang kali mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jatim dan Bali, Pemkab Banyuwangi dan Jembrana, serta seluruh pemangku kepentingan agar dilakukan pembangunan dermaga baru di Ketapang dan Gilimanuk.
Diektahui, lintas Ketapang–Gilimanuk bukan hanya menghubungkan Jawa dan Bali, tetapi juga merupakan salah satu urat nadi logistik nasional yang mendukung distribusi barang, pariwisata, dan mobilitas masyarakat menuju Bali, Nusa Tenggara, hingga Indonesia Timur.
“Oleh karena itu, pembangunan tambahan dermaga, perluasan pelabuhan, peningkatan kapasitas buffer zone, serta dukungan pembebasan lahan oleh pemerintah daerah merupakan kebutuhan yang semakin mendesak,” jelasnya.
Penambahan satu dermaga baru tidak hanya akan mengurangi antrean kendaraan, tetapi juga meningkatkan efisiensi logistik nasional, menurunkan biaya distribusi barang, mendukung sektor pariwisata, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
“Kemacetan yang terjadi saat ini merupakan sinyal bahwa kapasitas infrastruktur penyeberangan nasional harus segera ditingkatkan agar mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan logistik,” tandasnya. [alr/aje]
