Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memastikan keamanan 58.873 jemaah umrah Indonesia yang saat ini berada di Arab Saudi tetap terpantau secara intensif di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah pada Sabtu (28/2/2026).
Meskipun dinamika keamanan regional memicu perubahan rute dan penundaan jadwal penerbangan, pemerintah menjamin keselamatan jemaah di Tanah Suci tetap menjadi prioritas utama melalui koordinasi lintas instansi.
Data dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) mencatat puluhan ribu jemaah asal berbagai wilayah di Indonesia, termasuk jemaah dari kantong-kantong besar di Jawa Timur, masih menjalankan ibadah di Arab Saudi. Situasi keamanan di kawasan tersebut telah memaksa sejumlah maskapai untuk menyesuaikan jadwal keberangkatan dan kepulangan guna menghindari zona udara yang berisiko.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Puji Raharjo, mengimbau agar para jemaah tidak terpancing kepanikan akibat berita yang belum terverifikasi. Pihaknya terus memonitor pergerakan jemaah secara real-time melalui jalur komunikasi resmi dengan perwakilan otoritas di Arab Saudi.
“Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujar Puji Raharjo dalam siaran pers di Jakarta.
Kemenhaj juga mewajibkan seluruh PPIU untuk menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, hingga KBRI Riyadh. Langkah ini krusial agar setiap kendala di lapangan, terutama terkait penundaan jadwal terbang jemaah yang masih menunggu di Tanah Air atau yang hendak pulang, dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Komitmen perlindungan maksimal terus diupayakan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek keselamatan jemaah sebagai indikator utama kebijakan. Puji menegaskan bahwa setiap penyesuaian operasional di lapangan dilakukan berdasarkan pantauan cermat terhadap situasi keamanan regional yang fluktuatif.
“Kemenhaj terus berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah umrah Indonesia tetap menjadi prioritas utama,” tegas Puji Raharjo.
Pemerintah turut meminta keluarga jemaah di Tanah Air, khususnya yang berada di berbagai kabupaten/kota di Indonesia, agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi informasi simpang siur.
“Negara hadir melalui pendampingan berkelanjutan untuk memastikan hak-hak pelayanan jemaah tetap terpenuhi meski terjadi kendala administratif akibat situasi darurat kawasan,” terang Puji.
Kemenhaj menekankan pentingnya penggunaan saluran komunikasi resmi melalui PPIU yang bertanggung jawab atas keberangkatan jemaah. Hal ini bertujuan agar setiap perkembangan informasi mengenai jadwal penerbangan maupun kondisi keamanan di lokasi ibadah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. [ian/suf]
