Surabaya (beritajatim.com) — Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi selama lebih dari dua dekade di Surabaya memicu kritik tajam terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3APPKB) Kota Surabaya.
Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya, Irfan Basier menilai, kasus ini menunjukkan lemahnya deteksi dan pencegahan kekerasan oleh pemerintah.
Menurut Irfan, KDRT selama 20 tahun yang baru ditangani setelah viral menunjukkan minimnya keseriusan pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak. Ia menilai fakta ini sangat memprihatinkan, apalagi kekerasan tersebut terjadi di depan anak korban.
“DP3APPKB ini kurang serius tangani kekerasan perempuan dan anak di Surabaya. Dua puluh tahun KDRT itu baru ditangani, mirisnya KDRT itu terjadi di depan anak,” tegas Irfan, Senin (23/6/2025).
Irfan menambahkan, lemahnya sistem deteksi dini serta pencegahan KDRT menjadi pekerjaan rumah besar bagi DP3APPKB Surabaya. Ia mendorong agar dinas terkait lebih serius membangun sinergi dengan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan.
“Artinya DP3APPKB masih lemah dalam pendeteksi sejak dini dan pencegahan permasalahan KDRT,” kritiknya.
Aktivis muda ini juga menekankan perlunya gotong-royong antara DP3APPKB, masyarakat, organisasi kepemudaan, dan berbagai elemen sosial untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Menurutnya, penguatan sistem sosial sebagai kontrol bersama menjadi kunci utama.
“DP3APPKB harus serius dalam memperkuat pencegahan dan deteksi sejak dini. Mereka harus bergotong-royong serta melibatkan peran aktif masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial,” ujar Irfan.
Selain itu, ia juga mendorong DP3APPKB untuk lebih aktif turun ke masyarakat dan tidak hanya menunggu laporan. Pendekatan kolaboratif dinilai penting agar permasalahan kekerasan dapat dipetakan secara akurat dan solusinya bisa dirumuskan hingga ke akar persoalan.
“Jujur prihatin sekali, tidak bisa didiamkan pelaku kekerasan terutama KDRT. Warga Surabaya tidak boleh menderita karena kekerasan di dalam rumahnya sendiri,” tegasnyax
Irfan berharap, DP3APPKB dapat menjalin kerja sama konkret dengan organisasi masyarakat, kelompok pemuda, serta melakukan riset berbasis data lapangan. Ia menilai, langkah tersebut akan meningkatkan efektivitas deteksi dini, pencegahan, dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.
“DP3APPKB seharusnya turun ke masyarakat, bekerja-sama organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, serta melakukan riset. Agar mampu mendeteksi sejak dini, memetakan masalah, dan mengevaluasi sistem atau kebijakan hingga ke akarnya. Untuk Surabaya lebih aman dan nyaman,” tutup Irfan. [asg/but]
