Jember (beritajatim.com) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebut kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) telah berdampak signifikan pada roda perekonomian di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Wakil Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif Kadin Jember Rendra Wirawan mengestimasi kerugian Rp 7 miliar per hari. “Ini adalah angka yang sangat besar dan tidak bisa dianggap remeh,” katanya, Senin (28/7/2025).
Tak hanya kerugian finansial, menurut Rendra, kelangkaan BBM telah mengganggu operasional usaha, menurunkan produktivitas, dan menimbulkan inflasi. “Krisis BBM memperburuk kepercayaan investor terhadap kesiapan infrastruktur logistik dan energi di Jember dan sekitarnya,” katanya.
Mohamad Budi Hartono, Ketua bidang Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kadin Jember, mengatakan, hari ini jumlah tenaga kerja yang menggarap pembangunan infrastruktur berkurang hampir 50 persen karena absen. “Ini sangat berdampak terhadap pekerjaan di lapangan,” katanya.
“Belum lagi juga pendistribusian bahan bangunan yang membutuhkan BBM untuk pengiriman juga macet, sehingga proses pekerjaan juga menjadi terhambat. Nah, ini kan pasti berdampak terhadap nilai ekonomis pekerjaan tersebut,” kata Budi.
Potensi kerugian juga dialami pengusaha sektor makanan dan hortikultura yang cepat basi. “Mereka perlu pendistrubusian barang secepat mungkin,” kata Budi.
Jika masalah kelangkaan pasokan BBM di Jember tidak segera teratasi, Budi memperkirakan, pengusaha akan mengurangi kuantitas pekerjaan. “Kami juga menghemat dan melakukan efisiensi, sambil nanti kita atur strategi lagi, kira-kira apa yang bisa kita gunakan untuk bertahan sehingga proses produksi berjalan. Karena kalau mau pakai alternatif BBM yang lain, kita enggak ada,” katanya.
Rendra mengkhawatirkan dampak kelangkaan BBM ini terhadap 642 ribu UMKM Jember, yang mayoritas bergerak di bidang kuliner. “UKM yang banyak melakukan kegiatan di desa mau masuk ke kota, mereka ragu untuk mengirim barang karena tidak adanya pasokan BBM,” katanya.
Atas nama Kadin Jember, Rendra meminta Kementerian UMKM memberikan perhatian terhadap dampak yang dialami pelaku usaha mikro kecil menengah. “Semua terjadi karena proses perencanaan yang menurut kami kurang matang, sehingga berdampak pada masyarakat. Idealnya masyarakat enggak boleh disalahkan, karena mereka adalah bagian dari negara yang dilindungi oleh pemerintah,” katanya. [wir]
