Kabupaten Bojonegoro, Budgetmu Menggiurkan

“APBD kita memang besar, tapi kemiskinan juga masih tinggi,” kata Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Mochlasin Afan, Rabu (2/8/2023). Pernyataan disampaikan sekitar 9 bulan lalu.

Berdasar data yang ada, jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro kini mencapai 1.363.058 jiwa. Rinciannya, penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 684.317 jiwa dan perempuan sebanyak 678.741 jiwa.

Itu data kependudukan pada 2023 lalu. Kemungkinan saat ini jumlah penduduk Bojonegoro lebih dari angka di atas, seiring dengan promosi kesejahteraan warga setempat dan angka harapan hidup (AHH) yang makin meningkat.

Kabupaten Bojonegoro menarik perhatian banyak kalangan dalam 15 tahun terakhir. Setelah ditemukan dan produksi minyak mentah Blok Cepu di Bojonegoro, kapasitas APBD pemerintah setempat mengalami lompatan sangat tinggi. Kapasitas anggaran Pemkab Bojonegoro 2023, misalnya, mencapai Rp7,4 triliun. Besaran angka tersebut terbesar kedua di Jatim. Kapasitas anggaran terbesar di Jatim untuk tingkat kabupaten/kota adalah Kota Surabaya, dengan nilai plus minus Rp10 triliun.

Bojonegoro menarik tak sekadar dari perspektif kapasitas anggarannya. Daerah ini merupakan penghasil minyak dan gas (migas) terbesar di Jatim. Atau bahkan mungkin di Indonesia. Ada perusahaan operator minyak kelas dunia yang beroperasi di daerah ini, ExxonMobil. Operator ini dari Amerika Serikat dan dikenal sebagai ‘pemain’ global dalam bisnis hulu migas. Lapangan operasinya tak hanya di Indonesia, tapi di banyak negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Eropa, Amerika Latin, dan banyak kawasan lainnya.

Dana Bagi Hasil (DBH) migas menjadikan kapasitas anggaran Pemkab Bojonegoro mengalami lompatan kenaikan sangat tinggi. Tak kurang anggaran Rp3 triliun dari DBH Migas masuk ke kas Pemkab Bojonegoro setiap tahun. Tentu besaran nilainya fluktuatif tergantung pada harga minyak mentah di pasar global, tingkat lifting, dan tentu saja regulasi yang ditetapkan pemerintah. Sebab, sumber daya migas hakikatnya adalah potensi ekonomi-bisnis yang dihandling Pemerintah Pusat di Jakarta. Bukan sepenuhnya menjadi urusan kewenangan Pemerintah Lokal di Bojonegoro.

Lonjakan kapasitas anggaran yang sangat tinggi Pemkab Bojonegoro ternyata mengakibatkan hal lain yang mungkin tak diperkirakan. Apa itu? Volume Silpa (Sisa Lebih Anggaran Pembangunan) yang sangat besar. Nilai Silpa APBD Bojonegoro mencapai triliunan rupiah. Mungkin nilai Silpa APBD Bojonegoro sama dengan lebih tinggi dibanding volume APBD kabupaten tertentu di Jatim. Luar Biasa kapasitas APBD Bojonegoro, sehingga pemkab setempat belum mampu mengeksekusi seluruh anggaran, yang teralokasi di berbagai program secara efektif dan optimal.

Jejaring jalan poros antardesa yang menghubungkan antardesa di satu kecamatan maupun antara satu desa di satu kecamatan dengan desa lainnya di kecamatan berbeda, harus diakui, berkualitas bagus. Badan jalan poros antardesa rata-rata dicor ready mix. Sehingga sekarang ini kita sulit menemukan jalan desa yang buruk dan jelek di Bojonegoro. Itu semua dimungkinkan karena kapasitas anggaran daerah ini sangat tinggi dan memadai. Elite politik penguasanya menempatkan badan jalan sebagai program prioritasnya.

“Kalau jalannya jelek, itu artinya pemerintahnya tak bekerja,” ujar seorang bupati di kawasan Mataraman Jatim kepada beritajatim.com dalam satu kesempatan.

Pembangunan bukan sekadar bersifat fisik dan kasatmata seperti badan jalan antardesa. Lebih penting dari itu adalah pembangunan berarti mempromosikan kesejahteraan warganya. Menghapus dan atau meminimalkan penduduk miskin. Sekalipun ukuran dan indikator kemiskinan itu bersifat relatif.

Data yang ada menyebutkan, persentase penduduk miskin di Bojonegoro kini mencapai 12 persen lebih. Itu angka yang tinggi. Seharusnya penduduk miskin di satu wilayah (Kabupaten/Kota/Provinsi) tak boleh lebih dari dua digit. Mestinya 10 persen ke bawah. Artinya, sekarang ini masih ada penduduk miskin di Bojonegoro yang jumlahnya sekitar 150 ribu jiwa.

Warga miskin ini yang mesti memperoleh sentuhan berkah dari policy yang diputuskan pemerintah lokal, Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat di Jakarta. Instrumen untuk menyentuh warga miskin itu salah satunya melalui politik anggaran yang diputuskan Pemerintah dan DPRD lokal. Dalam konteks ini adalah Pemkab dan DPRD Bojonegoro.

Instrumen politik anggaran itu dimiliki sepenuhnya Bojonegoro. Tinggal menunggu kreasi, inovasi, dan improvisasi program serta proyek dari Pemkab Bojonegoro untuk mewujudkannya. Inovasi dan improvisasi birokrasi Pemkab Bojonegoro sangat ditunggu untuk bisa mendesain dan mengimplementasikan policy yang prorakyat kecil di lapisan akar rumput.

Misalnya, Pemkab Bojonegoro bisa memperbesar dan memperbanyak peserta didik dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mendapat alokasi beasiswa dari kas Pemkab Bojonegoro. Selain itu, di sektor UMKM, Pemkab Bojonegoro bisa menyentuh pelaku UMKM dengan memberikan subsidi bunga dari pinjaman yang dibutuhkan pelaku UMKM dari BUMDes dan atau bank BUMD yang mayoritas sahamnya milik Pemkab Bojonegoro.

Banyak kreasi dan improvisasi program, proyek, dan policy lain yang bisa dilakukan Pemkab Bojonegoro dalam konteks menekan dan mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan beasiswa kepada keluarga miskin bersifat jangka panjang dan efek kebijakannya tak bersifat short time. Tapi, kebijakan subsidi bunga kepada pelaku UMKM adalah short time policy yang efektivitasnya bisa diukur dan dirasakan dalam tempo cepat. Bisa setahun, dua tahun, atau tiga tahun.

Kapasitas anggaran yang memadai adalah added value strategis yang dimiliki Pemkab Bojonegoro dan dipunyai mayoritas Pemkab/Pemkot di Jatim. Bojonegoro telah keluar dari problem klasik pemerintahan lokal: Kapasitas anggaran cupet di satu sisi, sedang ekspektasi politik, ekonomi, dan sosial menjulang tinggi di sisi lainnya. Sehingga banyak rencana program dan proyek pemerintah lokal yang berujung pada promosi kesejahteraan rakyat tak bisa segera dieksekusi akibat cupetnya anggaran. Harapan mempromosikan kesejahteraan rakyat sebatas mimpi belaka.

Dalam konteks demikian, yang dibutuhkan Pemkab Bojonegoro adalah peningkatan kapasitas, kompetensi, profesionalisme, dan integritas yang kuat dari birokrasi lokal dan stakeholder terkait lainnya. Hal itu bisa dibangun melalui jenjang pendidikan formal (S1, S2, S3) maupun studi banding ke daerah lain yang punya karakteristik mirip dengan Bojonegoro. Copy paste program dan proyek pembangunan berdimensi promosi kesejahteraan rakyat dari daerah lain bukan langkah berdosa sekiranya program dan proyek pembangunan itu sudah terbukti nyata dan bersifat positif terhadap hajat hidup orang banyak.

Kabupaten Bojonegoro selama 15 tahun terakhir bukan seperti Bojonegoro di era Orde Baru. Dulu ada adagium tentang Bojonegoro: Musim hujan sulit ndodok (jongkok) karena kebanjiran dan di musim kemarau sulit cebok karena kekeringan dan kurang air. Bojonegoro sekarang adalah daerah yang kaya secara budget pemerintah lokal. Sehingga Pemkab Bojonegoro tak mampu menyerap (Baca: menghabiskan) anggaran setiap tahun. Volume Silpa APBD Bojonegoro mencapai triliunan rupiah. Itu terjadi tak hanya setahun. Tapi bertahun-tahun.

Karena itu, menghadapi Pilkada di bulan November 2024 mendatang, Bojonegoro membutuhkan pemimpin dengan tingkat kreativitas, inovasi, dan improvisasi tinggi dan aplikatif. Pemimpin politik yang bukan sekadar memiliki popular vote yang tinggi dan bersifat charity jangka pendek. Lebih penting dari itu adalah pemimpin yang mampu mendegradasi persentase angka kemiskinan di Bojonegoro secara signifikan dan ekstrem melalui instrumen budget policy lokal yang bisa dimanfaatkan dan didayagunakan sebesar-besarnya untuk promosi kesejahteraan rakyat Bojonegoro.

Ainur Rohim,
Penanggung Jawab beritajatim.com