Jakarta (beritajatim.com)– Pelantikan 109 menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto menimbulkan berbagai reaksi.
Kabinet yang dianggap “gemuk” ini dinilai dan diprediksi dapat menghambat pelaksanaan program unggulan Prabowo, Asta Cita, serta meningkatkan risiko pemborosan anggaran negara.
Pengamat kebijakan publik, Ah Maftuchan, memberikan pandangannya mengenai struktur kabinet yang terbilang besar ini. Menurutnya, Presiden Prabowo bersama menteri koordinator harus mampu mengadopsi pendekatan yang efektif dalam hal koordinasi, supervisi, dan sinkronisasi antar-kementerian agar program pemerintah tidak tumpang tindih.
“Jika koordinasi antar-menteri tidak berjalan optimal, maka program di berbagai kementerian dan lembaga bisa saling bertabrakan,” jelas Maftuchan melansir portal resmi Nahdlatul Ulama Kamis (24/10/2024).
Maftuchan menambahkan kegagalan dalam koordinasi tersebut, lanjutnya, dapat berdampak pada pelaksanaan Asta Cita yang menjadi agenda prioritas pemerintahan Prabowo.
Pembengkakan Anggaran Negara
Maftuchan juga menyoroti dampak dari kabinet yang besar ini terhadap anggaran negara. Penambahan jumlah kementerian serta pemecahan kementerian yang sudah ada akan memicu peningkatan belanja negara untuk gaji pejabat dan pegawai baru.
“Anggaran yang seharusnya digunakan untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat bisa tergerus karena harus dialokasikan untuk biaya operasional kementerian baru,” ujar Direktur The PRAKARSA ini.
Ia menambahkan, tanpa ada peningkatan signifikan pada penerimaan negara, kabinet gemuk ini akan semakin membebani anggaran negara.
Pentingnya Monitoring dan Evaluasi
Untuk mengatasi potensi permasalahan ini, Maftuchan menyarankan agar pemerintahan Prabowo memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap program-program kementerian dan lembaga.
Ia menekankan pentingnya peran kementerian koordinator dalam memonitoring dan mengevaluasi kegiatan di tingkat kementerian dan pemerintah daerah.
“Monitoring dan evaluasi harus menjadi acuan utama dalam menentukan program apa saja yang layak dijalankan. Dengan data yang berbasis bukti ilmiah, proses koordinasi antar-kementerian bisa berjalan lebih efektif,” jelas Maftuchan.
Pendekatan ini, menurut Maftuchan, akan membantu mengurangi kesan politis dalam pelaksanaan program pemerintah, sekaligus memastikan bahwa hasil evaluasi benar-benar faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melibatkan Masyarakat Sipil
Sebagai langkah tambahan, Maftuchan mengusulkan agar proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, LSM, dan lembaga akademik. Hal ini diharapkan dapat memberikan hasil evaluasi yang lebih objektif dan mengurangi kemungkinan intervensi politik.
“Jika koordinasi dan sinkronisasi dilakukan berdasarkan hasil monitoring yang melibatkan berbagai pihak, hasilnya akan lebih transparan dan kredibel,” pungkasnya.
Kabinet besar yang dibentuk oleh Presiden Prabowo berpotensi menjadi tantangan bagi pelaksanaan program-program prioritas, seperti Asta Cita. Dengan risiko tumpang tindih program antar-kementerian serta pemborosan anggaran negara, pemerintahan Prabowo diharapkan mampu memperkuat koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara efektif agar pemerintahannya berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. [aje]
