Surabaya (beritajatim.com) – Provinsi Jawa Timur siap mengambil peran penting dalam memerangi perubahan iklim dengan berkontribusi pada pencapaian target Net Sink Karbon 2030.
Hal ini ditegaskan dalam Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Surabaya.
Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyatakan komitmen penuh Pemprov Jatim untuk mendukung upaya nasional ini.
“Jawa Timur siap berkontribusi dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030,” tegasnya.
FOLU Net Sink 2030 merupakan sebuah komitmen Indonesia untuk mencapai kondisi di mana sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) di Indonesia mampu menyerap emisi gas rumah kaca (GRK) lebih banyak daripada yang dilepaskan. Target ini sejalan dengan upaya global untuk menahan laju pemanasan global dan dampak perubahan iklim.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa komitmen Indonesia menahan laju peningkatan suhu global dan perubahan iklim dituangkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Paris (Paris Agreement).
“Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Persetujuan Paris mengharuskan Indonesia untuk menguraikan dan mengkomunikasikan aksi ketahanan iklim pasca 2020 dalam dokumen Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional (NDC) dan telah menetapkan peta jalan mitigasi sebagai acuan pelaksanaan NDC,” jelasnya.
Dokumen Peta Jalan (Road Map) merupakan pedoman bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat dalam upaya pencapaian target NDC melalui penyediaan informasi tentang perencanaan, tata waktu dan penetapan target penurunan emisi GRK secara rinci per subsektor serta identifikasi seluruh aspek yang mendukung pencapaian target (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019).
Mengapa Jawa Timur Penting?
Jawa Timur merupakan provinsi dengan luas wilayah yang cukup besar dan memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon. Hal ini didukung oleh keberadaan hutan, lahan gambut, dan kawasan pesisir yang luas di wilayah Jawa Timur.
Bagaimana Jawa Timur Akan Mencapainya?
KLHK telah menyusun Rencana Operasional (Renop) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang memuat 11 (sebelas) Rencana Operasional dan 1 (satu) rencana operasional operasional pengelolaan mangrove. Di Jawa Timur, Renop ini difokuskan pada tujuh (7) aksi utama, yaitu:
- Pencegahan Deforestasi pada Lahan Mineral: Melindungi hutan yang ada dan mencegah penggundulan liar.
- Pencegahan Degradasi Hutan Alam pada Konsesi: Meningkatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di kawasan konsesi.
- Pembangunan Hutan Tanaman: Memperluas area hutan dengan menanam pohon-pohon baru.
- Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi: Melakukan pengelolaan hutan tanaman dengan sistem tebang tanam yang berkelanjutan.
- Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi: Melindungi hutan yang ada dan meningkatkan kualitasnya.
- Perlindungan Konservasi Keanekaragaman Hayati: Melestarikan keanekaragaman hayati di hutan dan kawasan lainnya.
- Pengelolaan Ekosistem Mangrove: Melestarikan dan merehabilitasi ekosistem mangrove yang kaya akan karbon.
Contoh Nyata di Jawa Timur
Beberapa contoh nyata upaya Jawa Timur dalam mencapai FOLU Net Sink 2030 adalah:
- Pemulihan hutan lindung: Pemprov Jatim telah melakukan rehabilitasi hutan lindung di berbagai wilayah, seperti di Gunung Bromo Tengger Semeru dan Taman Nasional Baluran.
- Penanaman hutan rakyat: Masyarakat di Jawa Timur didorong untuk menanam pohon di lahan mereka, dengan bantuan bibit dan pelatihan dari pemerintah.
- Pengelolaan lahan gambut: Pemprov Jatim bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengelola lahan gambut dengan berkelanjutan, sehingga emisi gas rumah kaca dari lahan gambut dapat dikurangi.
- Pengembangan ekowisata: Ekowisata di kawasan hutan dan pesisir didorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.
Pencapaian FOLU Net Sink 2030 di Jawa Timur membutuhkan sinergi dan partisipasi dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, masyarakat, maupun akademisi. Sosialisasi yang diadakan oleh KLHK ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi semua pihak dalam mendukung upaya ini. [rea/beq]
