Ringkasan Berita:
- Jateng Media Summit 2026 membahas strategi pengelolaan informasi publik di era digital.
- Pemerintah daerah diminta tidak terjebak mengejar popularitas di media sosial.
- Website pemerintah didorong menjadi pusat big data dan informasi publik.
- Penggunaan AI di lingkungan pemerintah diminta tetap mengedepankan keamanan data.
Semarang (beritajatim.com) – Pengelolaan informasi publik di era digital menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penyebaran hoaks di media sosial. Pemerintah pun didorong untuk tidak sekadar aktif membuat konten digital, tetapi membangun strategi komunikasi berbasis data yang terstruktur dan bermanfaat bagi masyarakat.
Isu tersebut menjadi sorotan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website dan Media Sosial untuk Pemerintah Daerah yang membuka rangkaian Jateng Media Summit 2026 di Hotel Khas Semarang, Rabu (20/5/2026).
Diskusi yang dipandu Head of Community Local Media Community Suara.com, Asep Saefullah, menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi komunikasi publik untuk membedah tantangan pemerintah menghadapi perubahan pola konsumsi informasi masyarakat di era digital.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah, Dicky Adinurwanto, mengakui pemerintah daerah masih sering kewalahan menghadapi penyebaran hoaks yang masif di media online maupun media sosial.
“Kami seringkali kuwalahan ya dengan informasi hoak, bagaimana menangkalnya, dan bagaimana meng-counter-nya, ya kami harus punya strategi,” ujar Dicky.
Ia mengungkapkan pola konsumsi informasi masyarakat Jawa Tengah kini telah berubah drastis. Berdasarkan data yang dipaparkan, sebanyak 82,57 persen masyarakat mengakses media online sebagai sumber informasi utama.
Menurutnya, pendekatan komunikasi pemerintah juga harus menyesuaikan perilaku audiens digital. Model rilis konvensional ala media mainstream dinilai tidak lagi cukup efektif diterapkan di media sosial.
Karena itu, Dicky mendukung instruksi Gubernur Jawa Tengah agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) mampu berperan sebagai public relation pemerintah di ruang digital.
Tenaga Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Dr. Riant Nugroho, M.Si. CBA, menilai dunia digital saat ini berada dalam kondisi chaos dengan karakter media sosial yang agresif dalam memburu perhatian publik.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak mengejar popularitas di platform digital.
“Maka menurut saya pemerintah jangan mencari popularitas. Bisa diibaratkan di keluarga, pemerintah itu adalah Bapak, yang tidak banyak omong, kerja dalam senyap,” tegas Riant.
Menurutnya, kekuatan utama pemerintah di era digital justru terletak pada pengelolaan big data yang kredibel melalui website resmi pemerintah sebagai pusat informasi utama.
Dari website tersebut, informasi kemudian dapat diolah menjadi berbagai format konten strategis untuk media sosial dengan memanfaatkan algoritma digital, pendekatan jurnalisme media, hingga konsep homeless media.
“Digital tidak untuk menutup, tapi membuka ruang-ruang baru. Jangan sampai media-media ini dikuasai asing,” tambahnya.
Pandangan serupa disampaikan Perencana Ahli Madya Pusat Penerangan Kemendagri, Zainudin, S.Fil., M.Si. Ia mengkritisi banyak website pemerintah daerah yang masih dikelola secara tidak terstruktur, lambat merespons isu publik, dan memiliki data yang tidak sinkron.
Zainudin juga menyoroti konten media sosial pemerintah yang cenderung seremonial dan menggunakan bahasa birokratis yang sulit dipahami masyarakat.
“Apa yang harus dilakukan oleh website pemda? tidak hanya diposting, harus terstruktur, cepat, tanggap dengan isu-isu terbaru apalagi yang berpotensi dengan dampak negatif terhadap pemerintah,” jelas Zainudin.
Ia menekankan informasi publik yang disampaikan pemerintah harus memiliki dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar publikasi kegiatan.
Dalam kesempatan itu, Zainudin turut mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di lingkungan pemerintahan.
“Pakai AI harus yang aman juga, jangan data-data yang penting dan rahasia menggunakan AI. Prinsipnya AI adalah alat bantu, bukan menggantikan,” pungkasnya.
Puncak kegiatan Jateng Media Summit 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis (21/5/2026) dengan menghadirkan berbagai agenda diskusi terkait transformasi media dan komunikasi publik di era digital. [beq]
