Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyiapkan dua program yakni J-Penting Aksi dan Gemar Jelita untuk mengatasi persoalan tengkes (stunting), angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kemiskinan ekstrem.
Bupati Hendy Siswanto menilai ada dua persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember. Para pemangku kepentingan di Kabupaten Jember belum satu persepsi dalam menangani persoalan tengkes. “Basis data belum terpadu dan terintegrasi di Jember,” katanya, ditulis Kamis (2/3/3023).
Sementara penanganan kemiskinan ekstrem juga menghadapi sejumlah isu. “Isunya para pemangku kepentingan belum satu persepsi dan basis data beluim terintegrasi. Kedua, data pensasaran percepatan kemiskinan ekstrem masih memerlukan verifikasi faktual di tingkat desa, sehingga memerlukan petunjuk teknis pelaksanaannya,” katanya.
Hendy mengatakan, Pemkab Jember menghadapi problem dukungan sarana dan prasarana. “Permasalahannya adalah alat ukur antropometri yang kami miliki masih belum standar. Yang dibutuhkan adalah 2,692 unit. Upaya konkret yang kami lakukan, sampai 2022, kami memiliki 184 alat ukur standar. Tahun ini kami sudah menganggarkan 40 unit. Jadi masih kurang banyak,” kata Hendy.
Hendy meminta pemerintah pusat membantu pengadaan antropometri yang standar. “Sehingga mengukurnya tidak keliru,” katanya.
Ada 14.760 kader posyandu di Jember. Namun mereka memiliki keterbatasan keterampilan berkomunikasi antarpersonel dan teknis pengukuran. “Upaya yang kami lakukan adalah melatih kader posyandu di 50 puskesmas pada 2021 dan pelatihan komunikasi antarpersonal. Tahun ini kami akan melatih teknis posyandu untuk 600 kader,” kata Hendy.
[berita-terkait number=”2″ tag=”tengkes-jember”]
Hendy memunta bantuan pelatihan kompetensi untuk 14.380 kader posyandu, bantuan makanan tambahan untuk 3.913 ibu hamil, dan pembangunan jamban sehat. “Kami mohon tambahan bantuan sosial untuk PMKS, RTLH, jambanisasi, dan tambahan pelatihan kerja,” katanya.
Hendy mengakui jika anggaran belum terfokus pada pencegahan tengkes. “Upaya yang kami lakukan tahun ini adalah melakukan kolaborasi program atau kegiatan di 17 organisasi perangkat daerah. Kedua, refocusing dilakukan untuk layanan kesehatan dan gizi keluarga serta edukasi, melalui cara penggeseran anggaran. Jadi kami sangat serius menangani masalah ini dengan 17 OPD menjadi satu,” katanya.
Capaian pemberian makanan tambahan masih 55,6 peren pada 2.104 orang ibu hamil dari total 3.913 ibu hamil. Capaian pemberian air susu ibu eksklusif masih 69,6 persen. “Capaian ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah sudah 95,8 persen,” kata Hendy.
Baca Juga: Hipmi Jember Masuk ke Desa Perangi Tengkes alias Stunting
Inisiasi menyusui dini masih 59,6 persen dan capaian pemberian makanan pendamping ASI masih 43,8 persen. Capaian imunisasi lengkap pada anak 84.05 persen. Capaian sanitasi layak 81,92 persen pada 601 ribu keluarga. Desa yang ODF (warga tidak buang air sembarangan) sudah 25,4 persen atau 63 desa.
Bimbingan calon pengantin masih 9,63 persen. “Banyak pernikahan dini di Jember,” kata Hendy.
“Metode komunikasi informasi dan edukasi masih belum menggunakan kearifan lokal untuk mengubah perilaku masyarakat. Kami melakukan sinergi, kolaborasi, dan akselerasi program berdasarkan pendekatan kearifan dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada,” kata Hendy.
Mengatasi persoalan itu, Pemkab Jember membentuk Satuan Tugas J Penting Aksi (Jember Pusat Edukasi Penurunan Stunting, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Kemiskinan Ekstrem). “Ini untuk mendukung kerja tim percepatan penurunan stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kemiskinan ekstrem,” kata Hendy. Program ini dilengkapi dengan Gemar Jelita (Gerakan Masyarakat Jember Peduli Ibu dan Balita).
Mengawali program penanganan tengkes, Hendy sudah memerintahkan pengukuran dan penimbangan kembali 171 ribu. Jumlah balita yang sudah ditimbang dan diukur hingga 25 Februari 2023 adalah 130 ribu orang. “Jumlah balita stunting 10.318 orang, prevalensi balita stunting 7,89 persen,” kata Hendy.
Sementara itu, kemiskinan ekstrem menurun dari 41 ribu jiwa (1,66 persen) pada 2021 menjadi 26.790 jiwa (1,18 persen), atau bekurang 14.300 jiwa. Namun pemerintah daerah masih berupaya menekan angka itu. [wir/ted]
