Surabaya (beritajatim.com) – Kebijakan tarif impor Reciprocal Tariff yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 3 April 2025, menimbulkan kekhawatiran bagi perekonomian global, termasuk Indonesia.
Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PIKP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng., memberikan pandangan akademiknya.
Kebijakan AS ini menerapkan tarif impor berdasarkan defisit neraca perdagangan bilateral. Indonesia menghadapi tarif sebesar 32%. Dr. Nasution menjelaskan bahwa kebijakan ini murni berorientasi pada perlindungan ekonomi domestik AS, tanpa mempertimbangkan aliansi geopolitik seperti BRICS (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) atau hubungan bilateral negara lain.
Bahkan, negara sekutu AS seperti Vietnam dan Kamboja juga terkena tarif tinggi, menunjukkan, menurut Dr. Nasution, kecemasan ekonomi AS dalam memulihkan dominasinya di sektor industri. “Ini menunjukkan bahwa AS tidak lagi memprioritaskan hubungan strategis, melainkan fokus pada kepentingan industrinya sendiri,” tegasnya, Rabu (9/4/2025).
Kebijakan ini mengancam ekspor Indonesia, terutama di sektor non-migas yang bergantung pada pasar Amerika. Hal ini dapat mengurangi daya saing dan menyebabkan relokasi ekspor dari negara lain ke Indonesia. “Kita harus waspada agar Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan barang yang tidak dapat masuk ke AS,” ia mengingatkan.
Untuk mengatasi hal ini, Dr. Nasution, yang juga anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni (IKA) ITS, mengusulkan strategi nasional komprehensif yang mencakup enam langkah utama. Antara lain, strategi resiprokal cerdas, penguatan produksi dalam negeri, transformasi sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan, sinkronisasi kebijakan antar sektor, diplomasi ekonomi, dan konsolidasi pelaku bisnis nasional.
Strategi ini, dikembangkan melalui sinergi antara PIKP ITS dan Program Studi Magister serta Doktor Ilmu Lingkungan dan Kebijakan Publik (ILKP) di bawah Sekolah Interdisiplin Manajemen Teknologi (SIMT) ITS, memberikan analisis komprehensif mengenai dampak dan respons terhadap kebijakan tarif tersebut.
Salah satu elemen penting adalah membangun jaringan ekspor yang kuat, meniru keberhasilan Korea Selatan dan Jepang dalam membangun National Export Hub. “Indonesia dapat menciptakan jaringan ekspor yang kuat melalui sinergi antara pemerintah, bisnis, dan akademisi,” jelas dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS tersebut.
Strategi ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Dengan memperkuat produksi dalam negeri, mendorong diplomasi ekonomi, dan membangun jaringan ekspor yang solid, strategi ini bertujuan menjaga stabilitas industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Dr. Nasution menekankan pentingnya peran naskah akademik dalam pengembangan strategi. Analisis data dan dinamis dapat mensimulasikan dampak berbagai pilihan kebijakan. “Naskah akademik memastikan efektivitas strategi jangka panjang dan pendek,” tambahnya.
Terakhir, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang adaptif dan sesuai dengan kepentingan nasional. “Sinergi antara pemerintah, bisnis, dan universitas seperti ITS sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi nasional,” tegasnya. [ipl/beq]
