Blitar (beritajatim.com) –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi solusi utama dalam mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nasional kini menghadapi tantangan besar di lapangan.
Meskipun sudah ada 80 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, kenyataan di Kabupaten Blitar justru menunjukkan ketimpangan akses yang cukup mencolok, terutama antara wilayah perkotaan dan pelosok.
Di wilayah perkotaan, anak-anak telah menikmati manfaat dari program ini, dengan makanan bergizi yang diberikan secara gratis. Namun, di daerah pinggiran dan pesisir Kabupaten Blitar, banyak anak-anak yang belum merasakan bantuan ini.
Keberadaan SPPG yang mayoritas terpusat di kota menciptakan kesenjangan yang sangat terasa, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil.
Hasil monitoring Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menunjukkan fakta yang mencengangkan, yaitu ada empat kecamatan di wilayah pesisir dan pinggiran yang hingga saat ini masih minim SPPG.
Akibatnya, pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut jauh dari kata maksimal. Padahal, secara sosiografis, anak-anak di daerah-daerah ini justru memiliki tingkat urgensi pemenuhan gizi yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak di kota yang memiliki akses pangan lebih stabil.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, mengungkapkan bahwa meskipun ada kendala, pemerintah setempat sedang berupaya untuk memperbaiki situasi ini. “Kondisinya memang seperti itu ada 4 kecamatan yang belum ada SPPG-nya, tapi di akhir-akhir ini sudah ada yang proses pembangunan-pembangunan,” ujarnya, Minggu (15/2/2026).
Namun, muncul pertanyaan besar mengenai keberadaan 80 SPPG yang terpusat di kota. Apakah masalahnya terletak pada infrastruktur logistik yang kurang mendukung, ataukah ini sekadar upaya untuk mengejar target kuantitas tanpa memperhatikan kualitas jangkauan?
Membangun SPPG di kota memang lebih mudah karena koordinasi dan suplai bahan baku yang lebih lancar. Namun, jika filosofi program MBG adalah keadilan sosial, maka daerah-daerah pelosok seperti Bakung dan Wates seharusnya menjadi prioritas utama sejak hari pertama operasional dimulai.
Menurut Khusna, saat ini ada 22 SPPG yang sedang dalam proses pembangunan di daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau. “Ini juga ada 22 SPPG yang sedang berproses, data terus bergerak ini,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Blitar terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat sebaran SPPG ke daerah-daerah yang masih terpinggirkan. Namun, tanpa langkah progresif dari pemerintah pusat, koordinasi ini hanya akan berakhir sebagai laporan administratif tanpa adanya realisasi konkret di lapangan.
Seorang warga Wates, Ali, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakmerataan pelaksanaan program nasional ini. “Kami warga yang ada di pesisir sebenarnya juga berharap, karena kan ini katanya program nasional, BPJS Kesehatan yang gratis saja sekarang banyak dinonaktifkan karena program itu tapi kenapa kami sampai saat ini belum menerima,” ujarnya.
Bagi warga pesisir dan pelosok Blitar, harapan mereka sederhana: ingin diperlakukan sama seperti warga kota. Mereka tidak meminta perhatian lebih, tetapi mereka berharap program nasional yang digembar-gemborkan bisa dirasakan oleh anak-anak mereka.
“Kalau bilang perlu mungkin akan lebih bermanfaat untuk anak-anak yang di desa seperti kami, daripada yang di kota, yang di kota itu belum tentu MBG-nya dihabiskan oleh anak-anak,” ungkap Ali. [owi/suf]
