Bojonegoro (beritajatim.com) – Selama periode 2015-2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 61 bendungan. Dari target selama 10 tahun itu, terakhir adalah Bendung Gerak Karangnongko yang diperkirakan selesai 2026.
Bendung Gerak Karangnongko yang berada di dua wilayah, yakni Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora, ini menjadi proyek strategis nasional (PSN) yang mendapat izin langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berbeda dengan pembangunan bendungan lainnya.
“Kita sudah membangun 61 PSN bendungan dan stop 2024. Ini terkecuali, karena izin dari presiden langsung dan ditarget selesai 2026,” ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat melakukan peninjauan di lokasi pembangunan bendungan Karangnongko, Kamis (19/10/2023).
Menurut Basuki, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko sebenarnya sudah ditargetkan lama, namun molor. Pasalnya, masih ada permasalahan dalam proses pembebasan lahan warga terdampak di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo. Sehingga untuk mengejar target, pengerjaan terlebih dahulu dilakukan yang berada di luar lahan milik warga.
“Saya tahu kemarin ada spanduk penolakan, tapi saya yakin masyarakat kalau dijelaskan dengan baik bisa menerima dengan baik. Mudah-mudahan jika semua ini diniatkan dengan niat baik, dapat ridho Allah,” imbuhnya.
Pihaknya tidak menampik, dari 61 bendungan yang dibangun itu selalu ada pernak-pernik permasalahnya. Terutama bagi warga yang rumahnya tergusur. Basuki mengilustrasikan bagaimana perasaan warga yang tergusur pembangunan yang dilakukan negara itu dengan pengalamannya sendiri.
Ia mengungkapkan, baru saja rumah yang ditinggali harus digusur karena dilewati pembangunan tol Becakayu. Namun, pria yang hobi bermusik itu yakin, dalam melakukan pembangunan pemerintah tidak ingin merugikan masyarakat. Terlebih, bagi masyarakat yang terdampak selain mendapat ganti rugi fisik, juga akan mendapst solatium atau kerugian emosional.
“Saya merasakan sendiri bagaimana rasanya tercerabut dari tanah sendiri. Jadi kalau disini nanti ada yang dipindahkan, percaya bahwa pemerintah tidak ingin merugikan masyarakat, namun harus dimufakatkan. Dan bendungan ini harus segera dibangun. Karena ini sudah jauh tertinggal,” tegasnya.
BACA JUGA:
Blooming Eceng Gondok Landa Sungai Bengawan Solo Wilayah Bojonegoro
Bendung Gerak Karangnongko merupakan bendungan yang menggunakan sistem penampungan long storage atau sepanjang Sungai Bengawan Solo. Sehingga diperkirakan bisa menampung air sebanyak 59 juta meter kubik dengan panjang tampungan 24 kilometer memanjang ke hulu.
Selain itu, luas genangan bendung gerak Karangnongko ini yakni, 1.027 hektare (ha) yang bisa digunakan untuk mengairi daerah irigasi seluas 6.950 hektar di Kabupaten Blora, Bojonegoro, dan sekitarnya. Suplai air irigasi Bendungan Karangnongko akan didistribusikan melalui Daerah Irigasi (DI) Karangnongko Kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.746 ha dan DI Karangnongko Kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 ha.
“Bendung gerak ini untuk mengairi sawah atau irigasi sekitar 7 ribu hektar, ketersediaan air baku, dan juga mengurangi 1.200 hektar lahan banjir,” pungkasnya.
Dalam peninjauan lokasi pembangunan Bendung Gerak Karangnongko itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Menurut putra daerah Bojonegoro itu, bahwa mengambil semangat Menteri PUPR, bahwa inti kemakmuran adalah adanya ketersediaan air dan konektivitas.
BACA JUGA:
Dalam Sehari, Damkar Bojonegoro Tangani Kebakaran Sebanyak 12 Kali
“Inti kemakmuran ini kan air dan konektivitas. Dengan adanya air yang cukup ini akan ada konektivitas yang lain. Diharapkan nanti setelah ada air, tumbuh pertanian, dan industri yang mengambil hasil pertanian di sini,” harapnya.
Terlebih, lanjut pria asal Desa Dologgede Kecamatan Tambakrejo itu, wilayah Perhutani sekarang juga sudah punya pemahaman untuk membangun infrastruktur umum, seperti pembangunan jalan di wilayah hutan. “Upaya ini adalah upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi pembangunan infrastruktur lain akan mengikuti,” pungkasnya. [lus/but]
