Jakarta (beritajatim.com) – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menunjukkan dukungan pada proposal kenegaraan yang diajukan oleh DPD RI. Mereka berkomitmen untuk membentuk forum khusus yang akan membahas secara mendalam proposal tersebut dalam upaya mengkaji konstruksi kenegaraan sesuai dengan visi para pendiri bangsa.
Ketua Umum ICMI, Prof. Arif Satria, menyatakan, “Kami akan mengadakan forum besar-besaran untuk membahas naskah akademik dari DPD RI. Kami merencanakan suatu konvensi yang akan membantu merekonstruksi sistem kenegaraan kita.”
Prof. Arif menjelaskan bahwa sebagai lembaga intelektual, ICMI memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi mendatang dan merespons berbagai isu, termasuk masalah struktur kenegaraan.
“Reformasi telah berlangsung selama 20 tahun, dan saatnya kita melakukan evaluasi. Kami perlu merenungkan pembelajaran dari proses ini,” katanya.
Prof. Arif juga mengapresiasi komitmen DPD RI dalam menjaga dan mengembangkan bangsa sesuai dengan kondisi masa kini dan masa depan.
“Politik saat ini memerlukan evaluasi yang mendalam. Sistem demokrasi kita telah berkembang menjadi sebuah proses elektoral semata, yang tidak lagi mencerminkan substansi. Waktunya untuk perbaikan menuju masa depan yang lebih baik,” tambahnya.
BACA JUGA:
Ketua DPD RI Desak RUU Daerah Kepulauan Disahkan
Prof. Arif menggarisbawahi bahwa saat ini, bangsa ini belum sepenuhnya matang baik dari segi politik maupun ekonomi, yang seharusnya menjadi pondasi yang kuat bagi pembangunan nasional.
“Politik dan ekonomi kita masih belum sejalan. Tanpa keseimbangan yang komprehensif, kita tidak dapat menciptakan kerangka ideal. Oleh karena itu, politik dan ekonomi perlu mendapatkan perhatian serius dalam forum yang akan kami adakan, dengan tujuan memperkuat proposal kenegaraan dari DPD RI,” tambahnya.
Direktur CIDES (Center for Information and Development Studies) ICMI, Andi Faisal Bakti, menyoroti fakta bahwa saat ini Pancasila sebagai norma hukum tertinggi bangsa telah kehilangan relevansi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kami telah meninggalkan Pancasila. Ideologi tersebut tidak lagi sejalan dengan realitas kehidupan saat ini. Oleh karena itu, evaluasi ini menjadi sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyambut baik inisiatif ICMI untuk membentuk forum khusus yang akan membahas proposal kenegaraan lebih detail. Ia bersedia berkontribusi secara maksimal untuk memajukan bangsa ke depan.
“Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kami menghargai kesamaan pandangan tentang bagaimana sistem kenegaraan saat ini telah berjauhan dari cita-cita para pendiri bangsa. Kami menerima dengan baik tawaran untuk membahas proposal kenegaraan lebih mendalam,” ujarnya.
LaNyalla juga mengajak ICMI untuk bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi untuk mendorong konsensus nasional di antara stakeholder negara seperti MPR, lembaga negara, presiden, TNI, dan elemen bangsa lainnya. Tujuannya adalah agar bangsa ini dapat kembali pada UUD 1945 dalam bentuk aslinya, dan kemudian diperkuat melalui adendum teknis.
BACA JUGA:
HUT ke-19 DPD, LaNyalla Komitmen Perkuat Kedaulatan Rakyat
Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy menambahkan bahwa saat ini, segala sesuatu telah terpolitisasi melalui partai politik, dan hal ini merusak struktur dan budaya politik. Namun, menurutnya, visi pendiri bangsa memperlihatkan bahwa kontribusi terhadap Republik tidak hanya bisa datang dari partai politik, tetapi juga dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan.
Dr. Mulyadi, seorang akademisi dari UI, juga membandingkan implementasi sistem demokrasi di Indonesia dan Amerika. Ia mengklaim bahwa Amerika, yang sering dianggap sebagai pelopor demokrasi, tidak menggunakan sistem demokrasi langsung seperti yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya koreksi dalam sistem kenegaraan Indonesia.
Sebagai informasi, DPD RI telah mengajukan lima proposal kenegaraan, termasuk perubahan dalam masa jabatan presiden, penghapusan korupsi, dan penegakan hukum serta HAM. Pada pertemuan ini, Ketua DPD RI didampingi oleh berbagai tokoh seperti Staf Khusus Brigjen Pol Amostian, Pengamat Ekonomi-Politik Dr. Ichsanuddin Noorsy, Akademisi UI Dr. Mulyadi, dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi bersama dengan tim mereka.
Sementara ICMI diwakili oleh sejumlah tokoh, antara lain Prof. Arif Satria (Ketua Umum), Prof. Muhammad Jafar Hafsah (Wakil Ketua Umum Bidang IPTEK, Agro-maritim dan Lingkungan Hidup), Andi Anzhar Cakra Wijaya (Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional, Politik dan Hukum), Prof. Teuku Abdullah Sanny (Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Umat), Dr. Hery Margono (Wakil Sekretaris Jenderal), dan banyak lagi. Semua pihak berharap forum yang akan diadakan dapat membantu mengkaji dan memperkuat proposal kenegaraan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. [beq]
