Blitar (beritajatim.com) – Usulan Pemekaran Wilayah Blitar Selatan masih berkembang di masyarakat. Pemilihan calon ibu kota Kabupaten pun terus dibahas oleh sejumlah tokoh.
Selain Sutojayan atau yang dikenal dengan Lodoyo, para tokoh penggagas pun memiliki opsi daerah lain yakni Panggungrejo untuk dijadikan pusat Pemerintahan Blitar Selatan, jika terwujud.
Menurut salah satu tokoh Lodoyo yang juga penggagas Pembentukan Pemerintahan Blitar Selatan, Wawan menyebut bahwa Panggungrejo menjadi opsi kedua setelah Sutojayan. Menurutnya Panggungrejo di daerah paling strategis yakni berada di posisi tengah dari 7 kecamatan yang mengusulkan pemekaran wilayah.
“Kalau dilihat selain Lodoyo, Panggungrejo menjadi opsi yang paling mungkin karena berada di tengah-tengah antara beberapa daerah selatan,” kata Wawan, Senin (27/02/23).
Selain berada di tengah-tengah 7 kecamatan yang mengusulkan pemisahan diri dari Kabupaten Blitar, Panggungrejo juga memiliki sejumlah potensi yang cocok untuk dijadikan pusat pemerintahan. Mulai dari sisi wisata hingga luas wilayah Panggungrejo masih sangat mungkin untuk digunakan sebagai ibu kota Pemerintahan Blitar Selatan.
“Dari segi luas wilayah Panggungrejo sudah menemui sebagai pusat pemerintahan namun harus dilakukan kajian mendalam,” jelasnya.
Menurut Wawan saat ini para tokoh penggagas pemekaran wilayah Blitar Selatan masih terus berproses untuk mengkaji usulan tersebut. Menurutnya terkait ibu kota Pemerintahan dan langkah pemekaran wilayah masih terus dimatangkan dan akan dikaji dengan sejumlah akademisi.
“Semua harus dimatangkan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah,” tegasnya.
Saat ini para tokoh penggagas pemekaran wilayah Blitar Selatan juga tengah melakukan sosialisasi usulan tersebut ke masyarakat. Total ada 7 kecamatan yang mengusulkan adanya pemekaran wilayah menjadi Blitar Selatan.
Tujuh wilayah tersebut adalah Kecamatan Wates, Binangun, Panggungrejo, Lodoyo, Kademangan, Bakung, serta Wonotirto. Menurut para tokoh ada banyak masyarakat yang mendukung adanya pemekaran wilayah menjadi Blitar Selatan.
Mereka yang mendukung mayoritas adalah yang kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten Blitar yang acuh dengan pembangunan di wilayah Blitar Selatan. Menurut Wawan dari keterangan masyarakat, tidak sepatutnya pemerintah Kabupaten Blitar menganak-tirikan wilayah Blitar Selatan yang kaya akan potensi, mulai dari wisata hingga pertambangan.
[berita-terkait number=”4″ tag=”blitar”]
Namun nyatanya masih Blitar Selatan sejak beberapa tahun lalu tidak pernah berubah. Infrastruktur jalan hingga fasilitas umum masih jauh dari kata layak.
“Masyarakat banyak mendukung dan ada pula yang menolak, Mayoritas yang mendukung karena kecewa selama ini Blitar tidak diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Blitar,” paparnya.
Sementara itu warga yang menolak diusulkannya pemerintahan Blitar Selatan karena alasan tidak mau ribet dengan prosesnya. Namun masyarakat yang menolak tetap menuntut agar pemerintah Kabupaten Blitar memperbaiki seluruh infrastruktur di 7 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia tersebut.
“Yang menolak tetap meminta agar fasilitas umum diperbaiki semua termasuk jalan, mereka menolak karena tidak mau repot,” pungkasnya. [owi/but]
