Hukum & Kriminal

PT Biladi Karya Abadi Pastikan Dukung Pemerintah Bangun Tol Cisumdawu

Surabaya (beritajatim.com) – Kuasa Hukum PT Biladi Karya Abadi, Erick Ibrahim Wijayanto memastikan bahwa pihaknya tak berniat menghalangi pemerintah dalam membangun Tol Cisumdawu, asalkan pemerintah juga melakukan menyelesaikan dengan baik ganti rugi terhadap kliennya dan mengacu pada putusan 238/Pdt.G/2018 yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung.

“Kami tidak menolak pembangunan, tapi mendukung dengan memberikan lahan untuk akses keluar masuk proses pembangunan. Tetapi, mohon pemerintah mematuhi putusan besaran yang sudah inkrah,” kata Erick saat ditemui di Surabaya, Rabu (12/8/2020).

Erick memaparkan sebelumnya kliennya telah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Erick menyebut sesuai sertifikat HGB, ada dua kavling tanah yakni kavling 37 seluas 311.166 meter persegi dan kavling 38 seluas 10.834 meter persegi.

Dua kavling ini dihargai senilai Rp 17 miliar oleh pemerintah. Padahal, jika sesuai putusan dan perhitungan sesuai harga tanah per meter, total ganti rugi tanah mencapai Rp 59 miliar.

“Jadi sesuai putusan sudah ada, nilainya Rp 12,5 juta per meter. Totalnya sekitar Rp 59 miliar yang sudah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan. Namun, yang ditawarkan pemerintah Rp 17 miliar,” tambah Erick.

Erick pun menyayangkan hal ini. Dia menilai putusan pengadilan tentang harga tanah Rp 12,5 juta per meter sudah sesuai. Karena, ganti rugi tanah di sekitar area kavling juga dihargai serupa.

“Atas besaran keberatan kami, ketua panitia pelaksana pengadaan tanah, itu tidak bersedia membayar karena alasannya tidak mempunyai anggaran,” tambah Erick.

Meskipun pengadilan telah membuat putusan, pihak BPN dan PUPR justu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini membuat proses hukumnya semakin berlarut-larut.

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menyebut ada sengketa di salah satu bidang tanah yang menghambat pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bandara Kertajati.

Hal ini sempat menyita perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena, pembangunan tol yang menjadi akses utama Bandara Kertajati sudah dimulai sejak 2011, namun hingga kini tak kunjung selesai pengerjaannya. Sofyan menyebut ada pemilik sebidang tanah di daerah Cileunyi yang menolak pembebasan lahan hingga menggugat ke pengadilan.

“Kami dari pihak korban yang terkena dampak, kami mengajukan keberatan untuk konsinyasi. Karena sudah ada putusan, dan saat itu juga dari proses konsinyasi ada tiga syarat. Pertama tidak diketahui alamat pemilik, kedua ada sengketa kepemilikan, dan ketiga pemilik yang terkena dampak ini menolak,” papar Erick.

Di kesempatan yang sama, Erick mengaku sejauh ini pemerintah juga tak pernah mengajak kliennya melakukan mediasi. Padahal, permasalahan ini bisa dikomunikasikan dan dicari solusinya. [uci/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar