Pamekasan (beritajatim.com) – Ribuan tenaga honorer non guru yang bekerja di berbagai instansi pemerintah, khususnya diingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, mulai waswas dengan adanya rencana penghapusan tenaga honorer yang diwacanakan Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia.
Hal tersebut tentunya menjadi kabar buruk sekaligus membuat waswas bagi 4.909 tenaga honorer (non guru) yang selama ini mengabdi di berbagai instansi di lingkungan Pemkab Pamekasan. Apalagi wacana tersebut direncanakan mulai diterapkan pada 2023 mendatang.
Terlebih sebagian di antara mereka justru sudah mengabdi cukup lama, yakni sejak 2005 lalu. Hanya saja hingga saat ini, mereka justru belum diangkat sebagai Pegawai Sipil Negara (PNS), sehingga rencana Kemenpan-RB yang diwacanakan bakal menjadi ‘momok’ bagi para tenaga honorer.
“Hingga saat ini, kami belum mengambil langkah terkait surat dari Kemenpan-RB yang akan menghapus tenaga honorer dalam skala nasional,” kata Kebid Pengadaan, Pembinaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan, Mustain, Selasa (7/6/2022).
[berita-terkait number=”3″ tag=”asn-pamekasan”]
Surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di BKPSDM Pamekasan, sementara belum diterima petunjuk teknis (juknis). “Untuk saat ini, kami belum bisa menentukan sikap. Jadi sekarang masih menunggu dulu,” ungkapnya.
“Setelah nanti ada petunjuk dari Bapak Bupati (Badrut Tamam), baru kami akan mengambil langkah yang harus kami lakukan. Salah satunya dengan melakukan koordinasi dengan para pemangku kebijakan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya,” jelasnya.
Dari total sebanyak 4.909 orang tenaga honorer di Pamekasan, mereka sudah mengabdi berasa tahun, termasuk tenaga honorer K2 yang tercatat di database sebanyak 500 orang. “Dari jumlah itu, terbanyak bekerja di Dinkes (Dinas Kesehatan), Dishub (Dinas Perhubungan) dan Satpol-PP yang memiliki rentang kerja cukup luas,” imbuhnya.
[berita-terkait number=”3″ tag=”pemkab-Pamekasan”]
“Sebenarnya, di antara lembaga (instansi) yang paling banyak tenaga honorer-nya, yaitu mengabdi sebagai guru di berbagai lembaga pendidikan di kabupaten Pamekasan. Hanya saja kami tidak memegang data lengkapnya,” sambung Pak Mustain.
Tidak hanya itu, pihaknya juga sangat berharap adanya solusi terhadap nasib sebanyak 4.909 orang yang selama ini mengabdi. Ditambah dengan beban yang mereka pikul di luar pekerjaan sebagai tenaga honorer. “Seperti kita tahu, mereka yang mengabdi sudah memiliki istri atau suami dan anak-anak yang harus mereka tanggung,” imbuhnya.
“Terlebih sejak 2005 hingga sekarang, rekrutmen CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sangat sedikit dan terbatas, sementara jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) semakin sedikit. Sehingga keberadaan para tenaga honorer sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas,” pungkasnya. [pin/ted]
