Sumenep (beritajatim.com) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STKIP PGRI Sumenep dan Komisariat Ibnu Khaldun Pragaan, Sumenep, berunjuk rasa di gedung DPRD setempat, Jumat (2/9/2022).
Mereka membawa sejumlah tuntutan. Diantaranya menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar. “Kami, para mahasiswa menolak tehas rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Itu pasti akan menyengsarakan rakyat. Apalagi saat ini dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi belum sepenuhnya pulih,” kata korlap aksi, Sahid Badri.
[berita-terkait number=”3″ tag=”kenaikan-bbm”]
Selain menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, mahasiswa juga mendesak wakil rakyat agar menyampaikan aspirasi mereka supaya pemerintah mengkaji ulang kenaikan tarif dasar listrik. “Selain itu, kami juga meminta kepada DPRD Sumenep agar turun ke lapangan, meninjau galian C ilegal. Karena di Sumenep ini banyak galian C yang tidak berijin,” ujarnya.
Dalam aksinya, para mahasiswa juga membentangkan poster-poster bertuliskan protes. Diantaranya: ‘gaji DPR elit, subsidi sulit’, ‘cukup make up ku yang mahal. BBM jangan’.
Sementara salah satu anggota DPRD Sumenep, M. Muhri saat menemui para pengunjukrasa mengaku sepakat dengan mahasiswa untuk menolak rencana kenaikan harga BBM. “Rencana kenaikan harga BBM ini memang meresahkan masyarakat, di saat situasi ekonomi sulit karena pandemi belum 100 persen berlalu. Rencana ini memang perlu dikaji ulang,” ujarnya.
Selain tentang penolakan rencana kenaikan harga BBM, Muhri juga siap mengawal aspirasi mahasiswa tentang tarif dasar listrik dan galian C tak berizin. “Aspirasi adik-adik mahasiswa ini akan kami sampaikan ke pemerintah melalui DPR RI dalam tujuh hari ke depan,” janjinya. [tem/suf]
