Jember (beritajatim.com) – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Feni Purwaningsih, meminta pemerintah daerah setempat agar memberikan pelatihan pemasaran komoditas pertanian kepada para petani. Feni menilai perlu ada program pemerintah daerah untuk melindungi harga produksi pertanian.
“Kalau sekolah lapang kebanyakan untuk pelatihan seperti pembuatan pupuk organik, mungkin bisa untuk pelatihan pemasaran produk pertanian,” katanya, ditulis Selasa (25/10/2022).
Program pelatihan itu hendaknya tak hanya melibatkan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan namun bisa berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya.
“Selama ini kita tahu harga produk pertanian sekarang. Kubis sudah tidak dipanen. Kemarin tomat, dan harga cabai juga sudah mulai lumayan. Banyak produk pertanian yang saat panen, harga jatuh,” kata Feni.
Feni ingin ada gerakan dan program menyeluruh agar petani bisa merasakan keberpihakan pemerintah. “Misalkan pegawai negeri sipil diharuskan membeli dari petani. Jadi harapan saya, sekolah lapang tak hanya pada pengolahan tapi juga ke pemasaran produk,” katanya. Apalagi banyak kelompok tani yang mulai mengolah hasil pertanian.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Imam Sudarmaji sudah menyampaikan kepada petani soal pentingnya memahami pertanian dari hulu hingga hilir.
“Harapannya pada saat over produksi, ada produksi olahan sebagai tindak lanjut. Harapannya untuk padi, tidak menjual gabah, tapi sudah menjual beras,” katanya.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Bank Indonesia untuk produk-produk hilir. Saya juga sudah menyampaikan agar KWT (Kelompok Wanita Tani) bisa berperan serta. Apabila nanti pertanian sudah pakai teknologi, jumlah petani akan sedikit. Jadi harus disiapkan (keterampilan pembuatan) produk olahannya,” kata Imam.
[berita-terkait number=”3″ tag=”Jember”]
Dinas TPHP sudah sering berkoordinasi dengan pembeli. “Buyer siap sesuai dengan grade yang dia minta. Grade (mutu) sudah ditentukan,” kata Imam.
Imam mencontohkan komoditas tembakau. “Sekitar 25 persen sebenarnya untuk kebutuhan di luar (negeri). Namun persaingan produksi, berupa residu kimia, residu kimia kita masih tinggi. Kita masih harus meningkatkan kualitas dan penggunaan pertanian ramah lingkungan,” katanya.
“Kami sudah menyampaikan, kalau ada KWT atau kelompok yang siap mengolah di hilirnya, bentuk dan saya akan komunikasikan dengan Disperindag mau olahan seperti apa. Jadi ada bimbingan teknisnya juga. Setelah mendapat bimtek, harapannya ada sarana dan prasarana yang diberikan kepada kelompok tani,” kata Imam.
Pemkab Jember tidak membatasi jumlah KWT yang ingin menggarap sektor hilir pertanian. “Tidak apa-apa, KWT sebanyak-banyaknya. Mau membuat olahan apa? Tapi kalau itu olahan makanan, harus lengkap, termasuk sertifikasi halalnya. Nanti Dinas Koperasi yang mengurusi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Balai Latihan Kerja untuk bisa membantu petani melakukan pelatihan olahan. Nanti mereka akan menjadi binaan Disperindag maupun Dinas Koperasi,” kata Imam. [wir/beq]
