Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri, menyatakan pihaknya memahami keputusan Pemerintah Pusat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia mengakui itu keputusan sulit yang harus diambil pemerintah.
“Ini memang sulit, tapi ada yang lebih penting dari semua itu yakni menjaga keberlangsungan negara,” ujar Syaifudin, Kamis (8/9/2022).
Dia pun mengajak untuk memandang kebijakan harga BBM naik dari sudut yang lain. Menurut dia, ini menjadi momentum bagi Pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam penyaluran subsidi kepada masyarakat agar lebih maksimal.
Selain itu, kenaikan harga BBM juga menjadi langkah tepat Pemerintah menyelamatkan APBN. Penyaluran subsidi yang kurang tepat sasaran bisa dikendalikan.
Soal pro kontra di masyarakat, Syaifudin berharap Pemerintah lebih intensif melakukan sosialisasi agar keputusan itu menaikkan harga BBM bisa diterima. Selain itu, juga mencegah potensi konflik, terutama di tingkat akar rumput.
“Pro kontra bagian dari sistem demokrasi. Maka perlu disikapi dengan bijak,” katanya.
[berita-terkait number=”3″ tag=”harga-bbm-subsidi”]
Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya sendiri menargetkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) senilai Rp300 ribu kepada 97.981 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran ini dijadwalkan selesai dalam 14 hari.
“Insya Allah dalam kurun waktu itu, kami optimistis bisa menyelesaikan penyaluran ke 97.981 KPM,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin.
Anna mengatakan, penyaluran BLT BBM dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu sebelumnya dilakukan secara door to door atau dari rumah ke rumah di wilayah utara Surabaya sejak Sabtu (3/9/2022). Sedangkan saat ini, dia bersama jajarannya menyalurkan bantuan tersebut di wilayah selatan. [asg/beq]
