Ringkasan Berita:
- DPRD Jawa Timur menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan dan tantangan digitalisasi pada Hardiknas 2026.
- Tercatat sekitar 345.454 guru di Jawa Timur, namun distribusinya belum merata antara kota dan daerah.
- Anggaran pendidikan Jatim mencapai Rp9,9 triliun, namun efektivitasnya dinilai masih perlu ditingkatkan.
- Kesiapan infrastruktur digital dan koordinasi kebijakan pendidikan disebut masih menjadi tantangan utama.
Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyoroti masih adanya ketimpangan kualitas pendidikan serta tantangan transformasi digital di Jawa Timur dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. Ia menilai, persoalan tersebut perlu segera dibenahi secara menyeluruh agar sistem pendidikan lebih merata dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Hardiknas ini harus jadi refleksi, karena kualitas pendidikan kita belum merata di semua wilayah,” kata Deni, Sabtu (2/5/2026).
Politisi yang juga Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur itu mengungkapkan bahwa sektor pendidikan di Jawa Timur memiliki skala yang sangat besar. Berdasarkan data terbaru, jumlah guru di provinsi ini mencapai sekitar 345.454 orang yang tersebar dari jenjang SD hingga SMK.
“Jumlah guru kita besar, tapi distribusinya belum sepenuhnya merata antara kota dan daerah,” ungkapnya.
Selain tenaga pendidik, jumlah satuan pendidikan dasar di Jawa Timur juga sangat besar dan tersebar di seluruh kabupaten/kota. Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan sistem pendidikan paling kompleks di Indonesia.
“Skala yang besar ini harus diimbangi dengan kualitas yang merata, tidak boleh ada daerah yang tertinggal,” ujarnya.
Deni yang juga Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jawa Timur menilai kesenjangan kualitas pendidikan masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran. Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain akses fasilitas belajar, kualitas guru, hingga dukungan teknologi.
“Sekolah di kota relatif lebih siap, sementara di beberapa daerah masih kekurangan sarana dan guru,” kata dia.
Dari sisi anggaran, ia mengungkapkan bahwa alokasi pendidikan di Jawa Timur mencapai sekitar Rp9,9 triliun atau 32,8 persen dari APBD 2025. Namun demikian, ia menilai efektivitas penggunaan anggaran tersebut masih perlu diperkuat agar benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Anggaran sudah besar, tapi harus dipastikan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan sekolah dan siswa,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi kebijakan antarlevel pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar program pendidikan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Sistem harus terintegrasi supaya program pendidikan tidak tumpang tindih dan hasilnya optimal,” jelasnya.
Dalam hal transformasi digital, Deni menilai kesiapan infrastruktur dan literasi teknologi di Jawa Timur masih belum merata. Kondisi ini menjadi tantangan serius di tengah percepatan digitalisasi pendidikan nasional.
“Masih ada sekolah yang kesulitan akses internet dan perangkat, ini harus jadi perhatian bersama,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung kebijakan penghapusan jurusan di jenjang pendidikan menengah yang dinilai perlu kajian lebih mendalam agar tidak membingungkan siswa dalam menentukan arah pendidikan.
“Perubahan sistem jurusan harus jelas dan tidak membuat siswa kehilangan arah,” katanya.
Deni menegaskan bahwa Hardiknas 2026 harus menjadi momentum untuk mendorong pembenahan menyeluruh di sektor pendidikan Jawa Timur. Ia menekankan pentingnya perbaikan berbasis data dan dilakukan secara konsisten.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang, jadi perbaikannya harus serius dan berkelanjutan,” pungkasnya. [asg/beq]
