Ponorogo (beritajatim.com) – Pelantikan 105 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo, juga dihadiri oleh Bupati Sugiri Sancoko. Selain bupati, turut hadir Kapolres Ponorogo AKBP Catur C Wibowo dan Dandim 0802 Ponorogo, Letkol Inf Hirta Juni Adriansyah serta seluruh camat di bumi reog.
Dalam kesempatan itu, Kang Giri sapaan karib Bupati Sugiri Sancoko mengucapkan selamat kepada 105 orang yang dilantik sebagai PPK. Ratusan orang ini merupakan orang terpilih untuk menjaga iklim demokrasi yang baik di bumi pertiwi.
“Selamat kepada 105 orang yang dilantik sebagai PPK. Semoga menjalankan tugas dan pengabdian tulus dan dilancarkan oleh Tuhan,” kata Bupati Sugiri Sancoko, Rabu (4/1/2023).
Dia berharap terselenggaranya pemilu serentak tahun 2024 nanti, hari ke hari iklim demokrasi di Indonesia semakin baik. Sehingga pesta demokrasi yang akan diselenggarakan nanti, bisa menghasilkan pemimpin maupun wakil rakyat yang baik.
Kepada 105 PPK yang baru dilantik, Sugiri mengingatkan bahwa mereka harus netral. Segala tugas yang sudah diembankan kepada mereka harus netral dan adil. Sebab, dengan memilih menjadi petugas penyelenggara pemilu, mereka berpijak ke dua hal yang berbeda. Yaoni kaki kiri di neraka dan kaki kanan di surga. Sehingga tugas yang mereka lakukan harus jujur, adil dan berada di tengah-tengah.
“Ibaratnya kaki kiri di neraka dan kaki kanan di surga. Mereka dalam menjalankan tugas harus jujur, adil dan berada di tengah-tengah,” pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, sebanyak 105 orang akhirnya dilantik menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo. Mereka yang dilantik di Aula Hotel Gajahmada Ponorogo itu, bakal tersebar di 21 kecamatan di bumi reog. Dimana setiap kecamatan akan digawangi oleh 5 PPK. Masa kerja PPK ini, dimulai tanggal 4 Januari 2023 hingga bulan April 2024.
“Hari ini kita lantik 105 orang menjadi PPK di Kabupaten Ponorogo,” kata Komisioner KPU Ponorogo divisi hukum dan pengawasan Gaguk Ika Prayitna.
Gaguk menyebut bahwa ratusan orang yang dilantik ini, mempunyai latar belakang pekerjaan atau profesi yang berbeda-beda. Ada pegawai swasta hingga aparatur sipil negara (ASN). Dia menyebut bahwa tidak ada persoalan jika pegawai PPK yang dilantik merangkak jabatan yang lain.
[berita-terkait number=”4″ tag=”ponorogo”]
“Tidak menjadi persoalan merangkap jabatan. Yang terpenting bukan anggota partai politik (parpol), TNI dan Polri,” ungkap Gaguk.
Bahkan yang menjadi PPK kali ini, 30 persen berprofesi sebagai guru. Baik itu PPPK guru maupun guru swasta. KPU Ponorogo, kata Gaguk mengaku tidak menjadi masalah jika diizinkan oleh atasannya. Dia mengatakan bahwa selama ini juga merangkap jabatan, dan dalam pekerjaan juga tidak terganggu atau tidak masalah.
“Selama ini juga tidak ada masalah. Yang terpenting atasannya mengizinkan,” katanya. [end/but]
