Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Salah satu langkah konkret yang terus digencarkan adalah pelaksanaan Pasar Murah sebagai instrumen pengendalian inflasi di tingkat daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau pelaksanaan Pasar Murah di Lapangan Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Minggu (14/12/2025) sore.
Menurut Khofifah, Pasar Murah dirancang bukan untuk menggantikan peran pasar tradisional, melainkan sebagai upaya intervensi pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga, terutama menjelang momen-momen dengan lonjakan kebutuhan masyarakat.
“Pasar Murah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus diatur agar tidak berdekatan dengan pasar tradisional,” kata Khofifah.
Ia menjelaskan, peningkatan permintaan bahan pokok kerap terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Natal, Tahun Baru, maupun Idul Fitri. Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga, sehingga pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang bersifat langsung dan dirasakan masyarakat.
Sejumlah komoditas pokok dijual dengan harga di bawah pasaran. Beras SPHP misalnya, dijual Rp11.000 per kilogram atau Rp55.000 per lima kilogram, lebih rendah dibanding harga pasar yang berkisar Rp13.000 per kilogram. Telur ayam dijual Rp22.000 per kilogram dari harga pasar sekitar Rp29.000.
Selain itu, daging ayam ditawarkan Rp30.000 per kilogram, gula pasir Rp14.000 per kilogram, serta minyak goreng Minyakita Rp13.000 per liter, lebih rendah dari harga eceran tertinggi.
Khofifah menambahkan, program Pasar Murah juga membuka ruang kolaborasi dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat. Produk-produk UMKM yang dinilai potensial dapat dikurasi untuk selanjutnya dipromosikan dalam kegiatan misi dagang.
“Ini bukan hanya soal stabilisasi harga, tetapi juga penguatan ekonomi lokal. UMKM bisa memanfaatkan Pasar Murah sebagai etalase untuk memperluas jangkauan pasar,” ujarnya.
Melalui sinergi antara Pemprov Jatim dan pemerintah daerah, Khofifah berharap Pasar Murah dapat terus menjadi bagian dari solusi pengendalian inflasi sekaligus penggerak ekonomi masyarakat di daerah. [rbr/aje]
