Bojonegoro (beritajatim.com) – Guru Tidak Tetap (GTT) menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru sebanyak-banyaknya.
“Dengan catatan memprioritaskan peserta yang sudah masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro,” ujar salah satu GTT yang mengajar di Kecamatan Kepohbaru, Suwati, Sabtu (20/1/2024).
Para GTT atau guru honorer juga meminta agar mereka yang notabene sudah lulus passing grade saat seleksi 2023 mendapat prioritas tanpa tes. Kemudian langsung penempatan di lembaga pendidikan negeri atau swasta untuk penerimaan PPPK Guru 2024 nanti.
Terakhir, permintaan dari para tenaga pendidik itu, yakni Pemkab Bojonegoro menuntaskan status P pada tes P3K guru tahun 2023 yang terdaftar pada Dapodik dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro sebelum membuka pelamar umum tahun 2024.
“Kami harap putra daerah yang menjadi prioritas penuntasan status itu kelak,” tandas Suwati.
Permintaan itu disampaikan oleh sekitar 200 lebih tenaga pendidik gabungan dari guru Pos PAUD, PAUD, TK, SD, hingga SMP yang berstatus non ASN dan non sertifikasi pendidik (serdik) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Kamis (18/1/2024).
Mayoritas tenaga pendidik yang datang ke DPRD Kabupaten Bojonegoro itu adalah mereka yang pada tahun 2023 lalu telah mengikuti seleksi penerimaan PPPK dan telah lolos passing grade namun tidak terakomodir.
Menanggapi itu Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto yang turut menyambut para tenaga pendidik non ASN mengatakan, permintaan yang disampaikan oleh tenaga pendidik itu harus menjadi perhatian pemerintah, terutama Pemkab Bojonegoro.
Sebab para guru honorer ini juga turut andil dalam mencerdaskan anak bangsa, dalam hal ini putra-putri Kota penghasil minyak bumi melimpah itu.
“Mana mungkin mereka dapat mengajar dengan baik, sedangkan honor yang didapat masih sangat rendah,” tandasnya.
Ini bukan persoalan swasta atau negeri, akan tetapi bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kepedulian terhadap nasib dan kesejahteraan para guru yang jasanya sangat besar bagi perkembangan negara, khususnya Bojonegoro.
“Ini bukan soal swasta atau negeri, tapi bagaimana perhatian pemerintah pada nasib guru,” tegasnya. [lus/beq]
