Sidoarjo (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo menggelar konsolidasi organisasi bersama jajaran pimpinan kecamatan sebagai bagian dari penguatan struktur dan strategi politik partai. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston Sidoarjo, Minggu (8/3/2026).
Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, mengatakan konsolidasi ini dilakukan setelah partai menyelesaikan penguatan modal organisasi di tingkat internal. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyamakan visi serta memperkuat pergerakan politik hingga tingkat akar rumput.
“Ini adalah konsolidasi organisasi dengan para pimpinan kecamatan. Kami sudah menyelesaikan konsolidasi modal organisasi, sehingga penting bagi kami untuk menyatukan langkah seluruh pimpinan kecamatan di masyarakat,” kata Adam Rusydi.
Selain konsolidasi, Golkar juga memaparkan arah gerakan politik partai melalui tagline “Golkar Sejauh-Jauh Menembus Batas”. Menurut Adam, slogan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan semangat kerja partai untuk menghadapi berbagai keterbatasan.
“Bagi kami, ‘Golkar menembus batas’ bukan hanya slogan. Ini adalah inti bagaimana kami mampu menembus berbagai keterbatasan yang ada dengan menyiapkan strategi darat, laut, dan udara dalam kerja politik kami,” tambahnya.
Adam menjelaskan, Golkar menargetkan peningkatan perolehan kursi di sejumlah daerah pemilihan (dapil). Saat ini partai berlambang pohon beringin tersebut telah memperoleh kursi di beberapa dapil, dan ke depan diharapkan dapat meningkatkan jumlah tersebut.
“Kami akan mencoba meningkatkan perolehan kursi. Harapan kami minimal dua kursi di masing-masing dapil, termasuk di dapil yang sebelumnya kehilangan kursi,” jelas Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur itu.
Untuk menampung aspirasi masyarakat, Golkar Sidoarjo juga mengoperasikan Rumah Aspirasi yang terbuka bagi warga. Berbagai persoalan masyarakat, mulai dari pendidikan, perumahan, hingga masalah pertanahan dapat disampaikan melalui fasilitas tersebut.
“Di Rumah Aspirasi itu kami menampung berbagai keluhan masyarakat, seperti pendidikan, serah terima perumahan, persoalan tanah hingga pembangunan desa. Jika tidak ada anggota dewan di tempat, staf langsung menghubungkan warga melalui video call dengan anggota DPRD,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Adam juga menyatakan dukungan terhadap wacana pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Menurutnya, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama, terutama orang tua.
“Anak adalah aset negara. Jangan sampai mereka mendapatkan informasi yang belum sesuai dengan usia mereka. Peran orang tua sangat penting karena 16 jam waktu anak lebih banyak bersama keluarga dibanding di sekolah,” ujarnya.
Menanggapi keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur di daerah, Adam menilai pemerintah kabupaten tidak bisa bekerja sendiri. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat agar pembangunan dapat berjalan merata.
“Pemerintah kabupaten harus segera berkomunikasi dengan provinsi dan pusat untuk membagi tanggung jawab pembangunan. Masyarakat tidak ingin tahu kewenangan siapa, mereka hanya ingin jalan mulus dan pembangunan bisa dirasakan,” tegas Adam. (isa/but)
