Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus mampu menghasilkan produk demokrasi terbaik untuk seluruh kelompok masyarakat. Menurutnya, hal ini penting agar pemilu benar-benar mencerminkan suara rakyat secara menyeluruh.
“Masukan kami agar KPU Surabaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Intinya, bagaimana pemilu ke depan ini akan menghasilkan produk demokrasi yang terbaik untuk seluruh kelompok masyarakat,” ujar Cahyo usai silaturahmi politik dengan KPU Surabaya di DPC Gerindra Surabaya, Kamis (2/10/2025).
Cahyo menambahkan, Gerindra Surabaya akan terus mengawal jalannya proses pemilu di tingkat kota. Menurutnya, partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan suara masyarakat benar-benar terlindungi.
“Kami akan mengawal agar setiap proses pemilu di Surabaya berjalan sesuai aturan. Masyarakat berhak mendapat jaminan bahwa suara mereka dihitung dengan benar tanpa intervensi,” tegasnya.
Soal wacana pecah dapil dan penambahan kursi DPRD Surabaya pada periode mendatang, Cahyo menyebut Gerindra tidak akan mengambil sikap sepihak. Dia menegaskan keputusan itu harus dibahas bersama dengan seluruh partai politik peserta pemilu.
“Soal penambahan kursi DPRD, kami di Gerindra akan menunggu musyawarah mufakat dengan seluruh partai politik peserta pemilu. Prinsipnya, keputusan strategis seperti ini harus ditempuh lewat jalan kebersamaan agar semua pihak merasa memiliki,” jelasnya.
Selain itu, Cahyo juga menyebut pentingnya pengawasan publik dalam setiap tahapan pemilu. Menurut dia, keterlibatan masyarakat akan memperkuat integritas penyelenggaraan demokrasi di Surabaya.
“Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud bila masyarakat juga ikut mengawasi. Partisipasi publik adalah kunci agar proses pemilu benar-benar transparan,” pungkas Cahyo.
Sementara itu, Ketua KPU Surabaya, Soeprayitno, menegaskan pihaknya terbuka terhadap masukan yang disampaikan partai politik. Termasuk, Komisi A yang akan membuat Desk bersama Dispendukcapil dan KPU untuk memantau secara berkala jumlah penduduk di Surabaya.
Meski demikian, KPU masih menunggu tahapan resmi pemilu untuk menindaklanjuti wacana tersebut. “Tetapi, kami masih menunggu. Karena kami sedang tidak dalam tahapan pemilu. Namun, pada prinsipnya kami menampung segala masukan dari partai politik,” jelas Soeprayitno.
Dia menambahkan, KPU akan melibatkan akademisi dan publik dalam proses pembahasan jika wacana penambahan dapil dan kursi DPRD Surabaya benar-benar masuk dalam agenda resmi.
“Terutama terkait penambahan dapil, nanti kita akan melakukan kajian dengan akademisi dan melakukan public hearing terkait wacana tersebut,” pungkasnya. [asg/but]
