Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Jember, Jawa Timur, keberatan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini. Kebijakan ini membebani masyarakat.
“Sekarang daya beli masyarakat masih rendah. Kita baru bangkit dari kondisi pandemi Covid. Saya katakan sangat berat, karena BBM adalah modal paling penting dalam masyarakat beraktivitas,” kata Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim, ditulis Rabu (7/9/2022).
Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu kenaikan harga komoditas lainnya, terutama bahan pokok. “Tentu masyarakat belum siap menghadapi itu semua. Seharusnya pemerintah memberikan kebijakan atau menunda, atau melakukan efisiensi pengeluaran untuk menutupi defisit APBN,” kata Halim.
“Tentu kami yang di daerah ini kelimpungan, terutama pemerintah daerah. Bagaimana pun, harga BBM adalah keputusan pemerintah pusat. Daerah tidak tahu-menahu. Malah daerah yang menanggung beban dan akibatnya. Dampaknya tentu sangat besar, karena kenaikan harga 30 persen lebih,” kata Halim.
Sementara itu secara terpisah, Bupati Hendy Siswanto mengaku sedih dengan kenaikan harga BBM. “Saya juga berangkat dari (profesi) pedagang. Saya tahu susahnya, bagaimana teman-teman di bawah ini susah cari duit, dan saya harus melakukan apa,” katanya.
Hendy menginstruksikan kepada jajaran birokrasi membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Semua camat harus mengundang UMKM, bikin event supaya ada perputaran uang, karena kalau tidak ada ini, tidak ada duit,” katanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”harga-bbm-naik”]
Tanpa ada transaksi keuangan, orang lebih memilih menyimpan uang. “Ini jadi tidak menarik. Ada hari-hari di mana orang berpikir, besok untuk makan, ada atau tidak. Kami yang bertanggungjawab di daerah harus membuat event,” kata Hendy.
Hendy mengingatkan, transaksi UMKM melibatkan uang miliaran rupiah. “Kami sudah pernah menghitung setiap event di alun-alun,” katanya.
Saat di Jakarta, Hendy bertemu dengan sejumlah pejabat negara dan memperoleh informasi bahwa inflasi bisa menyentuh 6,8 persen. “Ini sungguh berisiko buat kita semua. Tentu dengan analisis ini, bukannya kita mengharapkan itu. Tapi bagaimana kita menyikapi jangan sampai 6,8 persen. Kalau 6,8 persen, daya beli pasti turun. Maksimal 4-5 persen itu mentok. Kalau lebih dari lima persen itu berbahaya, tidak bagus untuk ke depannya,” katanya.
“Semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus membuat kegiatan-kegiatan di lapangan dan mengikutsertakan masyarakat. Ke depan kita harus berjuang meningkaykan perekonomian,” kata Hendy. [wir/but]
