Ganti Bank Penyalur, Realisasi Insentif Guru Ngaji di Jember Molor

Jember (beritahatim.com) – Pergantian bank penyalur membuat realisasi insentif guru ngaji di Kabupaten Jember, Jawa Timur, molor. Namun Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Jember memastikan insentif tersebut direalisasikan tahun ini.

“Sekarang masih kami proses. Ada pergantian bank. BRI sudah habis masa (kerjasamanya). Sesuai arahan pimpinan, kami alihkan ke Bank Jatim,” kata Kepala Bagian Kesra Pemkab Jember Achmad Musoddaq, ditulis Jumat (14/6/2024).

Kurang lebih 18 ribu orang guru ngaji Islam dan non Islam akan mendapatkan insentif. Setiap orang akan memperoleh Rp 1,5 jiuta. “Kami masih ada pendataan ulang lagi. Kami verifikasi lagi (untuk perbaruan data),” kata Musoddaq.

Verifikasi dilakukan kembali, karena verifikasi terakhir dilakukan pada akhir 2023 untuk persiapan realisasi pada 2024. “Insyaallah bulan depan kami menargetkan verifikasi. Hanya meng-cross check lagi apakah orang (penerima insentif) masih ada. Kami lakukan secepat mungkin,” kata Musoddaq.

Musoddaq mengatakan ada sejumlah permasalahan yang ditemui di lapangan. “Misalnya, ada (guru ngaji) yang sudah pindah. Otomatis verifikator tidak berani memasukkan lagi (dalam data). Data tetap dari bawah, bukan kami mengarang sendiri,” katanya.

Bagian Kesra berhati-hati mengikuti arahan Badan Pemeriksa Keuangan. “Tinggal beberapa item yang harus dipenuhi, di antaranya nama dan jumlah santri juga diminta untuk dilampirkan. Tapi kami tidak begitu ribet, karena sudah ada fail. Jadi mohon bersabar. Kalau tidak tuntas sesuai arahan BPK, kami juga tidak berani,” kata Musoddaq.

Bagian Kesra Pemkab Jember belajar dari kesalahan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang pernah terjadi pada 2021. “Itulah kenapa kami sangat berhati-hati,” kata Musoddaq.

“Mohon kesabarannya agar sama-sama barokah. Guru ngaji tidak sama dengan yang lain. Guru ngaji pahalanya sangat besar. Jangan sampai terhapus pahalanya karena urusan semacam ini. Ada beberapa guru ngaji yang tidak memaksakan insentif, karena takut pahalanya tergeser,” kata Musoddaq.

Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi memahami prosedur realisasi insentif guru ngaji yang cukup panjang. “Namanya kita jaga-jaga. Semua harus mengikuti proses sebagai mestinya dituntut regulasi yang ada. Kehati-hatian harus tetap diperhatikan, karena menyangkut nama guru ngaji. Dapatnya segitu, tapi ketika menjadi masalah hukum kan jadi jelek semua,” katanya.

Hafidi memahami jika verifikasi dilakukan berkelanjutan. “Tidak mungkin orang hidup terus. Ada yang meninggal. Ada yang pindah tempat dan lain sebagainya, sehingga butuh verifikasi ulang untuk kebenaran data penerima bantuan guru ngaji tersebut,” katanya.

Komisi D terus mendorong percepatan realisasi. “Kami tekan Bagian Kesra agar segera memverifikasi.

Semetara itu, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Tabroni berharap ada pembekalan dan pemberdayaan di bidang ekonomi, melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan dan sektor UMKM, untuk guru ngaji. “Kami tetap memandang perlunya dorongan untuk menjadikan musala, taman pendidikan Alquran, dan pesantren sebagai sentra pengembangan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Selama ini menurut Tabroni, program kolaborasi antar OPD (Organisasi perangkat Daerah untuk peningkatan perekonomian, kesehatan santri dan kebersihan lingkungan pesantren dan guru ngaji, cenderung sporadis. “Tidak tersusun secara sistematis,” katanya. [wir]